
Kunjungan kerja DPRD Balikpapan ke Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Balikpapan. *(adv/ist)
BALIKPAPAN – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, bersama Ketua Komisi I DPRD, Danang Eko Susanto, serta jajaran anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Balikpapan. Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat koordinasi serta membahas berbagai permasalahan pertanahan yang sering menjadi keluhan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi I DPRD Balikpapan menyoroti sejumlah isu utama, termasuk tumpang tindih kepemilikan tanah, lambannya proses sertifikasi, serta alih fungsi lahan yang kerap menimbulkan konflik. Para anggota dewan menegaskan bahwa sinergi antara ATR/BPN dan DPRD sangat diperlukan untuk mencari solusi konkret terhadap berbagai permasalahan ini.
“Kami berharap ATR/BPN bisa lebih proaktif dalam menangani sengketa tanah serta meningkatkan transparansi dalam setiap proses administrasi pertanahan,” ujar Yono, Senin (3/2/2025).
Menanggapi hal tersebut, Kepala ATR/BPN Kota Balikpapan, Ade Chandra Wijaya, menyambut baik kunjungan Komisi I DPRD dan menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan, termasuk melalui program digitalisasi pertanahan. Dengan sistem yang lebih modern, diharapkan proses administrasi pertanahan menjadi lebih efisien dan mengurangi potensi konflik akibat tumpang tindih kepemilikan lahan.
Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Danang Eko Susanto, juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, ATR/BPN, dan DPRD untuk memastikan bahwa hak masyarakat atas tanah dapat dilindungi dengan baik.
“Kami berharap ada koordinasi yang lebih intensif agar berbagai persoalan yang selama ini menghambat proses legalisasi tanah bisa segera diatasi,” katanya.
Dengan adanya komunikasi yang lebih erat antara DPRD dan ATR/BPN, diharapkan berbagai permasalahan pertanahan di Kota Balikpapan dapat segera diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat.
(*/ADV/DPRD Balikpapan)