DPRD Balikpapan Dorong Peningkatan Investasi untuk Kemandirian Kota

Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Wahyullah, menegaskan bahwa kota masa depan harus mampu mengurangi ketergantungan pada APBD dengan meningkatkan daya tarik investasi swasta. Menurutnya, kota yang ingin berkembang harus memiliki strategi yang jelas dalam menarik investor tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.

“Kota masa depan tidak hanya ramah terhadap pejalan kaki, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menarik investor swasta secara besar-besaran. Dengan begitu, pembiayaan pembangunan dapat lebih ringan tanpa sepenuhnya bergantung pada dana pemerintah,” ujar Wahyullah, Jumat (7/2/2025).

Ia menilai bahwa saat ini, salah satu kendala terbesar dalam investasi adalah birokrasi yang terlalu kompleks. Proses perizinan yang panjang dan kurang efisien membuat investor ragu untuk menanamkan modalnya di Balikpapan.

“Proses perizinan yang panjang dan berbelit-belit menjadi salah satu penyebab utama stagnasi investasi. Untuk itu, pemerintah harus bersikap proaktif dengan mengundang calon investor duduk bersama, mendiskusikan solusi yang lebih efisien dan singkat, tanpa melanggar aturan seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun peraturan daerah lainnya,” jelas Wahyullah.

Selain mempercepat investasi, Wahyullah juga menekankan bahwa pembangunan kota harus tetap mempertahankan keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, DPRD akan terus mendorong regulasi yang memastikan investasi swasta tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat Balikpapan.

“Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hal ini melibatkan pengurangan hambatan birokrasi dan memperkuat transparansi, sehingga investor merasa nyaman untuk menanamkan modalnya,” tambahnya.

DPRD Kota Balikpapan berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan sektor swasta dalam mewujudkan kota yang lebih mandiri dan berkembang pesat tanpa ketergantungan berlebihan pada dana pemerintah.

(Yad/ADV/DPRD Balikpapan)