Presiden Prabowo Batalkan Larangan Pengecer LPG 3 Kg, Distribusi Kembali Normal

Sambaranews.com, JAKARTA – Larangan pengecer dalam menjual gas LPG 3 Kg yang sempat diberlakukan oleh pemerintah akhirnya resmi dibatalkan. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk mengaktifkan kembali pengecer sebagai bagian dari sistem distribusi gas bersubsidi tersebut.

Keputusan ini diambil setelah munculnya berbagai respons dari masyarakat dan anggota DPR yang menyoroti dampak negatif dari kebijakan sebelumnya. Larangan terhadap pengecer dinilai menyulitkan masyarakat, terutama di daerah yang jauh dari pangkalan resmi.

“Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer dalam berjualan gas LPG 3 Kg, sambil menertibkan pengecer yang menjadi agen sub-pangkalan secara parsial,” ujar Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam pernyataannya kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).

Dasco menegaskan bahwa keputusan ini adalah hasil komunikasi antara DPR dan pemerintah. Selain mengembalikan peran pengecer, Presiden Prabowo juga meminta agar pengawasan harga LPG 3 Kg diperketat agar tidak terjadi lonjakan harga yang memberatkan masyarakat.

Sebelum keputusan ini diambil, pemerintah sempat memberlakukan kebijakan yang membatasi distribusi LPG 3 Kg hanya sampai tingkat pangkalan, tanpa melibatkan pengecer. Tujuan awalnya adalah untuk memastikan subsidi tepat sasaran, tetapi kebijakan ini justru menimbulkan kesulitan bagi masyarakat yang terbiasa membeli dari pengecer.

Anggota DPR banyak menerima laporan mengenai keluhan warga yang kesulitan mendapatkan gas LPG 3 Kg setelah larangan terhadap pengecer diberlakukan. Kondisi ini juga memicu kenaikan harga di beberapa daerah akibat keterbatasan akses terhadap pangkalan resmi.

Dengan adanya instruksi dari Presiden, pemerintah kini mengatur ulang sistem distribusi LPG 3 Kg agar tetap melibatkan pengecer namun dengan regulasi yang lebih tertib. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pihaknya sedang merancang aturan yang memastikan pengecer tetap dapat berjualan tanpa mengganggu sistem pangkalan resmi.

“Kebutuhan dari tahun 2024 ke 2025 volumenya tetap sama, dan saat ini kami sedang menyiapkan aturan agar status pengecer bisa diubah menjadi pangkalan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan harga yang sesuai saat membeli langsung di pangkalan,” ujar Bahlil dalam keterangannya di Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/2/2025).

Selain itu, pemerintah juga akan mengatur mekanisme harga jual agar tidak terjadi lonjakan yang merugikan masyarakat.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah tidak bertujuan untuk membatasi akses masyarakat terhadap LPG bersubsidi, melainkan untuk memastikan bahwa subsidi ini benar-benar diterima oleh mereka yang berhak.

“Semua ini harus kita rapikan. LPG 3 Kg kan disubsidi oleh pemerintah,” kata Prasetyo di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).

Pemerintah ingin memastikan bahwa subsidi tidak dinikmati oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak berhak. Oleh karena itu, regulasi baru yang lebih ketat akan diberlakukan untuk mencegah penyelewengan distribusi LPG 3 Kg.

“Kami ingin subsidi diterima oleh pihak yang benar-benar membutuhkan. Jadi, bukan untuk mempersulit, tetapi hanya ingin merapikan agar subsidi lebih tepat sasaran,” pungkas Prasetyo.

Dengan diaktifkannya kembali pengecer, diharapkan masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam mendapatkan LPG 3 Kg. Namun, pemerintah juga meminta agar masyarakat tetap waspada terhadap potensi kenaikan harga yang tidak wajar dan melaporkan jika ada praktik penjualan yang merugikan.

Selain itu, sistem baru yang akan diterapkan oleh pemerintah bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan LPG bersubsidi dan distribusi yang lebih tertib. Dengan kebijakan ini, diharapkan LPG 3 Kg tetap mudah diakses oleh masyarakat tanpa mengorbankan prinsip keadilan dalam pemberian subsidi.

Keputusan Presiden Prabowo untuk membatalkan larangan pengecer LPG 3 Kg ini menjadi angin segar bagi masyarakat, terutama mereka yang mengandalkan gas bersubsidi untuk kebutuhan sehari-hari. Pemerintah kini berkomitmen untuk terus mengawasi distribusi LPG 3 Kg agar tetap berjalan dengan baik dan tepat sasaran.