
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung. *(adv/ist)
Sambaranews.com, BALIKPAPAN – DPRD Balikpapan tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai langkah strategis dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat. Langkah ini diambil untuk menjaga persatuan serta mengantisipasi dampak polarisasi politik yang kian tajam.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung, menegaskan bahwa Pendidikan Pancasila harus kembali menjadi pilar utama dalam membangun karakter warga, terutama di era digital yang sarat dengan informasi yang dapat memecah belah.
“Kita ingin menguatkan kembali rasa kebangsaan agar masyarakat Balikpapan tetap solid dalam keberagaman. Pendidikan Pancasila harus menjadi dasar dalam membangun karakter warga, terutama di era digital saat ini, di mana informasi yang salah bisa dengan mudah menyulut perpecahan,” ujar Andi Arif Agung, Senin (3/2/2025).
Menurutnya, Balikpapan selama ini dikenal sebagai kota dengan tingkat toleransi yang tinggi dan keberagaman yang menjadi kekuatan utama masyarakatnya.
“Di sini, bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah tertentu. Ini bukti bahwa keberagaman sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Balikpapan,” tambahnya.
DPRD memastikan bahwa regulasi ini tidak hanya menyasar sektor pendidikan formal, tetapi juga akan diterapkan dalam berbagai kegiatan sosial, seperti pelatihan kepemudaan dan komunitas keagamaan. Dengan begitu, pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan dapat meresap ke semua lapisan masyarakat.
Sebagai kota penyangga IKN, Balikpapan akan menghadapi tantangan besar dalam menjaga keharmonisan sosial. Oleh karena itu, DPRD menilai bahwa Raperda ini dapat menjadi instrumen penting dalam menghadapi perubahan demografi dan sosial yang akan datang.
DPRD berharap bahwa dengan regulasi ini, nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pedoman utama dalam kehidupan masyarakat, sehingga persatuan tetap terjaga di tengah berbagai tantangan zaman. (Yud/ADV/DPRD Balikpapan)