
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung. *(adv/ist)
Sambaranews.com, BALIKPAPAN – DPRD Balikpapan sedang menyusun regulasi tata kelola perumahan sebagai langkah antisipasi terhadap lonjakan populasi yang diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung, mengungkapkan bahwa saat ini jumlah penduduk teridentifikasi mencapai sekitar 746 ribu jiwa, sementara jumlah yang tidak teridentifikasi diperkirakan mencapai 800 hingga 900 ribu jiwa.
“Kita tidak ingin Balikpapan mengalami permasalahan tata kota seperti Jakarta, di mana permukiman liar tumbuh tanpa kontrol dan mengakibatkan berbagai persoalan sosial serta lingkungan,” ujar Andi Arif Agung, Senin (3/2/2025).
Sebagai langkah konkret, DPRD tengah merampungkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pertumbuhan perumahan dan permukiman di Balikpapan dapat dikelola dengan baik tanpa menimbulkan masalah tata kota di masa depan.
DPRD juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, terutama dengan Kementerian Perumahan yang baru dibentuk, agar kebijakan yang diterapkan selaras dengan agenda pembangunan nasional.
Dengan adanya regulasi ini, DPRD berharap pengembangan perumahan dapat berjalan secara lebih tertata, menghindari munculnya permukiman kumuh, serta mendukung konsep pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan dan urbanisasi. (Yud/ADV/DPRD Balikpapan)