Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus mendorong penyelesaian pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai upaya menyatukan berbagai jenis layanan dalam satu lokasi. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan membuat masyarakat lebih mudah mengurus kebutuhan administrasi tanpa harus mendatangi sejumlah kantor instansi berbeda.
Sekretaris Kabupaten Kutim, Rizali Hadi, menjelaskan MPP nantinya akan menjadi wadah pelayanan yang lebih luas dibandingkan unit layanan yang saat ini berada di lingkungan sekretariat daerah.
Ia menyebutkan, sejumlah pelayanan yang disiapkan untuk tergabung dalam MPP meliputi perizinan, administrasi kependudukan, kesehatan, dan pendidikan. Instansi vertikal juga direncanakan ikut bergabung dalam fasilitas tersebut.
“Kalau MPP itu lebih banyak ke perizinan. Memang ini unit terkecil, sedangkan MPP unit besarnya Mal Pelayanan Publik,” jelas Rizali.
Menurutnya, pembangunan MPP masih dalam proses. Meski demikian, sejumlah pelayanan sudah berjalan meskipun fasilitas gedung yang menjadi pusat pelayanan terpadu tersebut belum sepenuhnya selesai.
Rizali mengatakan, peletakan batu pertama pembangunan MPP telah dilakukan pada awal 2024. Pemerintah daerah berharap proses penyelesaiannya dapat segera dituntaskan agar masyarakat bisa menikmati pelayanan secara terpusat.
“Yang terpenting masyarakat bisa terlayani dalam satu pintu saja. Semua di situ, termasuk yang instansi vertikal juga akan masuk di sini,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan MPP juga akan membuka peluang kerja sama dengan instansi lain untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat.
Dengan konsep satu pintu tersebut, Pemkab Kutim berharap masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah tempat ketika mengurus berbagai keperluan. Seluruh layanan yang nantinya tergabung diharapkan dapat diakses melalui fasilitas yang sama.(Adv/Kominfo)

