Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berupaya menghadirkan kembali layanan keimigrasian agar masyarakat lebih mudah mengurus dokumen perjalanan, termasuk paspor. Rencana tersebut menjadi salah satu bagian dari pengembangan pelayanan lintas instansi melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).
Sekretaris Kabupaten Kutim, Rizali Hadi, mengatakan pemerintah daerah ingin membuka peluang kerja sama dengan instansi vertikal, termasuk pihak imigrasi. Nantinya, layanan tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari fasilitas yang tersedia di MPP.
Menurut Rizali, kebutuhan pelayanan paspor menjadi salah satu contoh layanan yang ingin diakomodasi melalui kerja sama tersebut. Dengan adanya fasilitas keimigrasian, masyarakat Kutim diharapkan tidak perlu lagi pergi ke daerah lain untuk mengurus keperluan terkait.
“Misalnya kita kebutuhan mengenai ingin buat paspor, umpamanya. Kita siapkan kerja sama dengan imigrasi,” ungkapnya.
Ia mengingatkan bahwa sebelumnya layanan imigrasi pernah tersedia di Kutim. Namun, saat ini masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut harus menuju Bontang.
“Selama ini kita sempat kehilangan dulu. Imigrasi ada di sini, sekarang ke Bontang malah. Dulu itu yang banyak berurusan orang Bontang,” jelas Rizali.
Karena itu, pemerintah daerah berharap keberadaan MPP nantinya dapat menjadi kesempatan untuk menghadirkan kembali pelayanan tersebut melalui koordinasi dengan instansi terkait.
Rizali menyampaikan harapannya agar layanan imigrasi dapat kembali diakses masyarakat Kutim sehingga kebutuhan administrasi perjalanan tidak lagi mengharuskan warga mendatangi daerah lain.
Rencana tersebut menjadi salah satu upaya Pemkab Kutim memperluas jenis pelayanan yang akan tersedia dalam MPP. Selain layanan perangkat daerah, pemerintah juga ingin menghadirkan pelayanan dari instansi vertikal dalam satu lokasi.(Adv/Kominfo)

