Kutai Timur – Pengawasan terhadap 1.482 koperasi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai diperkuat melalui pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan dan Pembinaan Koperasi (SIGAP). Inovasi digital tersebut disiapkan untuk memudahkan pemerintah memperoleh informasi terkini mengenai kondisi kelembagaan dan perkembangan usaha koperasi.
Diskop UKM Kutim mengembangkan SIGAP sebagai penyempurnaan inovasi yang telah dijalankan sejak 2024. Kehadiran sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pengawasan dan pembinaan koperasi.
Marhadyn dari Diskop UKM Kutim mengatakan, aplikasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan data, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengetahui kondisi koperasi secara lebih terukur.
“SIGAP ini kita harapkan menjadi bentuk pelayanan publik kami terkait dengan perkoperasian, sehingga koperasi bisa kita awasi dan bina secara maksimal karena kita mendapatkan data yang up to date,” ujarnya.
Menurutnya, ketersediaan informasi yang terus diperbarui menjadi kebutuhan penting mengingat jumlah koperasi yang berada dalam cakupan pengawasan pemerintah mencapai 1.482 unit.
Ke depan, SIGAP juga diarahkan untuk membantu pemerintah mengidentifikasi potensi usaha yang dapat dikembangkan melalui koperasi. Dengan demikian, data yang terkumpul diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan arah pembinaan ekonomi masyarakat.
“Ke depan SIGAP ini bukan sekadar menyiapkan data, tetapi paling tidak bisa menganalisis potensi-potensi usaha yang bisa digerakkan oleh koperasi kita,” jelasnya.
Selain koperasi yang sudah ada, sistem tersebut turut memuat data 141 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Integrasi tersebut diharapkan mendukung pembinaan koperasi sebagai kekuatan ekonomi baru di tingkat desa.
Marhadyn menilai koperasi memiliki posisi strategis karena kepemilikannya berada pada masyarakat dan anggota. Ketika dikelola dengan baik, aktivitas ekonomi koperasi dapat memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Karena koperasi adalah milik masyarakat, milik anggota koperasi, yang ketika bisa bergerak secara ekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lapisan bawah,” tutupnya.
(Adv/Kominfo)

