Kutai Timur – Persoalan koperasi yang tidak lagi menjalankan aktivitas kelembagaan menjadi salah satu perhatian Diskop UKM Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Dari total 1.482 koperasi yang tercatat dalam sistem pendataan, jumlah koperasi berstatus tidak aktif atau kategori merah mencapai hampir separuhnya.
Kondisi tersebut tidak bisa langsung diselesaikan dengan menghapus nama koperasi dari sistem. Sebab, sebagian di antaranya masih memiliki dasar hukum pendirian, aset anggota, hingga kewajiban keuangan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu.
Marhadyn dari Diskop UKM Kutim menjelaskan, terdapat koperasi yang secara organisasi sudah tidak berjalan, tetapi masih memiliki legalitas berdasarkan akta notaris. Karena itu, proses penonaktifan membutuhkan tahapan sesuai ketentuan.
“Hampir 50 persen dari 1.482 koperasi itu berstatus merah. Sementara kita sedang melakukan proses, karena untuk penonaktifan data tersebut harus diumumkan kepada masyarakat terlebih dahulu,” ungkapnya.
Sesuai mekanisme yang dijelaskan, pengumuman dilakukan selama tiga bulan. Apabila tidak terdapat keberatan atau komplain dari masyarakat selama periode tersebut, pemerintah dapat mengajukan pencabutan status kelembagaan kepada Kementerian Hukum.
Menurut Marhadyn, penanganan koperasi tidak aktif juga harus mempertimbangkan kepentingan para anggotanya. Sebab, terdapat koperasi yang masih menyimpan aset milik anggota maupun mempunyai hubungan utang-piutang dengan lembaga keuangan.
“Ada beberapa koperasi yang sudah tidak berjalan, tetapi mereka memiliki aset yang harus diamankan. Aset anggota, ada juga yang memiliki utang piutang di lembaga keuangan lainnya,” jelasnya.
Karena itu, pemerintah perlu melakukan identifikasi sebelum mengambil langkah administratif. Pendataan melalui SIGAP menjadi salah satu instrumen untuk memetakan kondisi tersebut.
Sementara itu, koperasi dengan kategori kuning juga menjadi perhatian karena masih membutuhkan pembinaan agar kembali sehat. Penanganannya mencakup perbaikan administrasi, pelaksanaan rapat anggota tahunan (RAT), serta penguatan permodalan.
Marhadyn menegaskan, penataan kelembagaan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengabaikan hak anggota maupun aspek legalitas koperasi.
(Adv/Kominfo)

