Jalan Rusak hingga Posyandu Minim Fasilitas, Desman Minang Tampung Aspirasi Warga Mangkurawang

TENGGARONG, SAMBARANEWS.COM,- Warga RT 18, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur lingkungan dan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Aspirasi tersebut disampaikan kepada Anggota DPRD Kukar Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Desman Minang Endianto, saat melaksanakan reses tahap II Masa Sidang III Daerah Pemilihan (Dapil) I, Rabu (11/11/2026).

Ketua RT 18 Kelurahan Mangkurawang, Safrudin, mengatakan, terdapat beberapa kebutuhan mendesak yang diharapkan dapat diperjuangkan melalui kegiatan reses tersebut. Di antaranya perbaikan jalan lingkungan, pemasangan lampu penerangan jalan, serta bantuan perlengkapan Posyandu.

Menurutnya, sejumlah akses jalan di wilayah RT 18 kondisinya sudah mengalami kerusakan. Bahkan, beberapa ruas jalan yang sebelumnya telah dilakukan pengerasan menggunakan tanah hingga kini belum mendapatkan penyelesaian berupa semenisasi maupun pengaspalan.

Selain itu, kondisi sejumlah gang yang minim penerangan juga menjadi perhatian warga karena dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari.

“Untuk penerangan, ada beberapa gang yang masih gelap, seperti Gang Padat Karya, Gang Murung, Gang Molding, Gang Mitra, Gang Sempurna dan beberapa gang lainnya. Kami berharap bisa mendapatkan bantuan penerangan,” ungkap Safrudin.

Ia menjelaskan, usulan perbaikan jalan dan penerangan sebenarnya telah disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan pada Februari lalu. Bahkan, terdapat tujuh proposal yang telah diajukan, namun hingga kini belum ada yang terealisasi.

Di samping persoalan infrastruktur, warga juga mengharapkan bantuan perlengkapan Posyandu untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat.

Safrudin menyebutkan, Posyandu di wilayah tersebut masih memanfaatkan rumah warga sebagai tempat kegiatan. Sementara sejumlah perlengkapan dasar, seperti alat timbang, alat ukur, dan perlengkapan lainnya, masih terbatas sehingga selama ini harus meminjam dari Posyandu di lingkungan RT lain.

“Selama ini perlengkapannya masih swadaya dan ada yang meminjam dari Posyandu tetangga. Harapan kami, perlengkapan tersebut bisa dipenuhi terlebih dahulu. Untuk tempat, mungkin bisa diusulkan secara bertahap,” jelasnya.

Meski memiliki keterbatasan fasilitas, ia memastikan kegiatan Posyandu tetap berjalan aktif dan menunjukkan perkembangan yang semakin baik.

Menanggapi aspirasi tersebut, Desman Minang Endianto mengatakan, seluruh masukan masyarakat akan dihimpun dan diperjuangkan agar dapat diakomodasi dalam program pemerintah daerah, termasuk melalui APBD 2027.

Ia menilai, kebutuhan masyarakat di tingkat lingkungan seperti perbaikan jalan, jembatan, drainase, penerangan jalan hingga fasilitas Posyandu perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

Menurutnya, di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas, pembangunan dapat diarahkan pada program-program berskala kecil yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dan tidak membutuhkan anggaran terlalu besar.

“Masukan masyarakat ini akan kita rangkum dan data, kemudian kita dorong kepada pemerintah daerah agar bisa dialokasikan dan diwujudkan. Termasuk kegiatan-kegiatan kecil di lingkungan yang sebenarnya tidak memerlukan anggaran terlalu besar,” ujarnya.

Desman juga menyoroti mekanisme Musrenbang yang dinilainya perlu dievaluasi agar tidak sekadar menjadi agenda formalitas tahunan. Ia menegaskan, usulan masyarakat yang telah disampaikan melalui Musrenbang semestinya memiliki kejelasan terkait prioritas dan realisasi pembangunan.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu terlebih dahulu memetakan kemampuan anggaran sebelum membuka usulan pembangunan secara luas. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat dapat disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan memiliki target realisasi yang lebih terukur.

“Musrenbang harus betul-betul menjadi proses musyawarah perencanaan pembangunan, bukan menjadi proses penundaan pembangunan. Jangan hanya sebatas formalitas atau menggugurkan kewajiban, tetapi kebutuhan masyarakat di lingkungan harus benar-benar diakomodasi,” tegasnya.

Ia juga menyinggung program Kukar Terang yang seharusnya mampu menjawab kebutuhan penerangan jalan di lingkungan masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya benar-benar dirasakan warga.

“Jangan sampai program-program yang namanya bagus, tetapi realisasinya setengah-setengah. Ini yang harus dikoreksi pemerintah daerah agar program Kukar Terang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

Wartawan: Kusma