DPRD Kukar Siapkan Dua Skema Penyelesaian Lahan Adat Kedang Ipil

TENGGARONG, SAMBARANEWS.COM, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong penyelesaian persoalan lahan masyarakat hukum adat di Desa Kedang Ipil, Kecamatan Kota Bangun. Upaya tersebut dilakukan melalui fasilitasi koordinasi antara masyarakat adat, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan perkebunan.

Pembahasan itu berlangsung dalam audiensi tindak lanjut penyelesaian permasalahan lahan antara Masyarakat Hukum Adat Kedang Ipil dan PT Puncak Panglima Perkasa (PPP), di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kukar, Rabu (11/11/2026).

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan pertemuan tersebut merupakan respons terhadap aspirasi masyarakat adat yang membutuhkan dukungan pemerintah dalam memperjuangkan hak atas lahan ulayat.

Ia menilai, persoalan tersebut perlu diselesaikan dengan mengutamakan kepentingan bersama. Pemanfaatan lahan adat diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tanpa mengabaikan keberlangsungan investasi perusahaan.

Menurutnya, kerja sama antara masyarakat adat dan perusahaan dapat menjadi salah satu jalan keluar. Bahkan, kesepakatan bersama melalui nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dapat ditempuh untuk memberikan kejelasan bagi seluruh pihak.

“Kita arahkan supaya berkolaborasi, berkoordinasi, dan bekerja sama. Kalau perlu dibuat MoU atau kesepakatan, selama tidak ada pihak yang dirugikan,” ujar Ahmad Yani.

Ia juga menegaskan, keberadaan Masyarakat Hukum Adat Sumpi Layang di Kedang Ipil yang telah memperoleh pengakuan dari Kementerian Kebudayaan harus mendapat perhatian. Pengakuan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya menjaga keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak ulayatnya.

Dalam pembahasan tersebut, Ahmad Yani mengungkapkan terdapat dua alternatif yang dapat ditempuh dengan melihat status dan peruntukan lahan.

Untuk lahan yang masuk kategori Areal Penggunaan Lain (APL), masyarakat adat didorong membangun komunikasi dan menjalin kerja sama dengan perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah tersebut.

Adapun lahan yang berada dalam kawasan hutan dapat diperjuangkan melalui skema penetapan hutan adat. Namun, upaya ini memerlukan pembahasan dan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kehutanan.

“Kalau lahannya APL, masyarakat bisa berkoordinasi dan bekerja sama dengan perusahaan setempat. Kalau masuk kawasan hutan, mudah-mudahan masyarakat hukum adat bisa berkolaborasi untuk menjadikannya hutan adat,” jelasnya.

Ahmad Yani menyatakan, DPRD Kukar siap mendorong komunikasi dengan kementerian terkait guna mencari jalan keluar atas lahan yang masih berstatus kawasan hutan. Termasuk membahas kemungkinan pelepasan atau penyesuaian status kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia berharap proses penyelesaian tersebut dapat menghasilkan kesepakatan yang adil dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Dengan begitu, hak masyarakat hukum adat tetap terlindungi, sekaligus pemanfaatan lahan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan membuka peluang kerja sama investasi.

“Yang terpenting, masyarakat hukum adat bisa memperoleh manfaat dari lahan yang menjadi haknya, sementara perusahaan juga dapat menjalankan investasi dengan baik,” pungkasnya.

Wartawan: Kusma