Revolusi Ekonomi Desa: Presiden RI Perintahkan Penguatan 82.000 Koperasi Desa Sebagai Fondasi Kedaulatan, TNI Diminta Berantas Tambang Ilegal

KUTIM – Dalam Rapat Evaluasi Percepatan Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) via Zoom yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Selasa (25/11/2025), arah pembangunan ekonomi nasional diperintahkan untuk segera berubah.

Presiden menegaskan komitmennya untuk menegakkan kembali prinsip Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, menjadikannya dasar utama strategi penyelamatan ekonomi bangsa, terutama melalui penguatan koperasi di tingkat desa dan komunitas rakyat.

Presiden Prabowo menggarisbawahi bahwa pembangunan 82.000 koperasi (KDKMP) di seluruh Indonesia merupakan langkah strategis untuk:

1. Memperkuat ekonomi rakyat di akar rumput.
2. Memperbaiki distribusi pendapatan.
3. Menghentikan kebocoran kekayaan negara yang selama ini terjadi melalui praktik under-invoicing ekspor, penyelundupan sumber daya alam, dan tindakan swasta yang tidak nasionalistis.

Presiden secara keras mengkritik pihak swasta yang hanya mencari keuntungan tanpa mencintai tanah air, yang berpotensi melemahkan negara. Beliau bahkan berjanji akan memanggil jajaran kepala daerah hingga rektor untuk meninjau data aliran kekayaan negara yang hilang ke luar negeri selama puluhan tahun. Kepada jajaran TNI, termasuk Dandim 0909/KTM yang hadir bersama Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman,
Presiden memberikan penegasan khusus. Seluruh komando militer, mulai dari Panglima hingga Babinsa, diminta untuk bertanggung jawab dalam penegakan hukum di wilayahnya dan mencegah tambang ilegal serta pelanggaran yang menguras kekayaan negara.

Sementara itu, Wamendagri Bima Arya menyampaikan perkembangan positif dalam pendataan lahan, dengan 15.979 titik sudah memasuki tahap ground breaking melalui portal Agrinas. Namun, tantangan utama di lapangan meliputi status lahan yang masih tercatat sebagai aset KLHK/BUMN dan lahan perkotaan yang terbatas.
Wamendagri mendorong Pemkot/Pemkab, termasuk Kutim, untuk mengoptimalkan lahan fasilitas umum/fasilitas sosial (fasum/fasos) sebagai lokasi Kopdes, berkoordinasi dengan ATR/BPN.

Pertemuan ini dihadiri oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, Dandim 0909/KTM, Kepala Diskominfo Staper, dan Kepala Dinas Koperasi Kutim, menunjukkan keseriusan Pemkab Kutim dalam menindaklanjuti arahan strategis dari pusat ini. (ADV)