Tantangan Utama Digitalisasi Desa: DPMDes Kutim Dorong Percepatan Layanan, Tetapi Akses Internet Lemah di Pelosok Menjadi Kendala Kunci

KUTIM – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus berupaya keras mendorong percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik di tingkat desa. Langkah ini diambil untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Sejumlah desa dilaporkan telah mulai mengadopsi sistem berbasis digital untuk administrasi dan layanan surat-menyurat, sebuah upaya yang dinilai positif untuk mengurangi tumpukan berkas manual dan meningkatkan efisiensi birokrasi.

Kepala DPMDes Kutim, Muhammad Basuni, mengakui bahwa inovasi pelayanan berbasis digital ini masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Meskipun semangat inovasi sudah muncul di beberapa desa, implementasinya belum maksimal karena adanya kendala teknis dan kesiapan data.

Basuni menyebut bahwa keterbatasan akses dan sinyal internet yang lemah di desa-desa terpencil menjadi masalah utama di lapangan. Jaringan internet yang tidak stabil menyebabkan sistem digital sering kali gagal atau lambat digunakan secara optimal, sehingga menghambat proses pelayanan.

Selain masalah jaringan, Basuni juga menyoroti kendala krusial terkait validitas dan akses data kependudukan. Desa hingga Rukun Tetangga (RT) tidak memiliki akses langsung ke database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), kecuali melalui skema Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang sifatnya terbatas. Kondisi ini diperparah dengan temuan bahwa banyak penduduk yang tinggal dan bekerja di desa masih memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari daerah asal mereka, sehingga data pelayanan dan perencanaan desa menjadi tidak akurat. Basuni menekankan bahwa kendala-kendala ini harus segera diatasi agar digitalisasi pelayanan desa di Kutim dapat berjalan sesuai harapan. (ADV)