Dana Pusat Lambat Cair, Pemkab Kukar Antisipasi Gangguan Pembayaran Kegiatan

Tenggarong, Sambaranews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi tantangan serius menjelang berakhirnya tahun anggaran 2025. Penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat yang berjalan jauh di bawah harapan membuat realisasi APBD Perubahan terhambat. Hingga November, dana yang masuk ke kas daerah tercatat baru Rp6,9 triliun dari total anggaran Rp11,3 triliun.

Padahal, berdasarkan rapat evaluasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyatakan siap menuntaskan kegiatan dengan capaian di atas 90 persen. Namun Pemkab Kukar tidak dapat bergerak leluasa karena arus dana dari pusat belum terpenuhi.

“Mayoritas OPD optimistis bisa menyelesaikan program dengan capaian di atas 90 persen. Secara historis, kinerja kita juga berada di kisaran 92,5 persen,” ujar Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, usai menghadiri kegiatan Hari Anak Nasional pada Sabtu (15/11/2025).

Ia menegaskan bahwa persoalan utama bukan pada pelaksanaan program di daerah, melainkan keterlambatan penyaluran dana transfer. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran karena seluruh pembayaran harus diselesaikan sebelum tahun anggaran ditutup.

“Kalau hak kita yang ditransfer baru Rp6,9 triliun dari total lebih Rp11,3 triliun, risikonya jelas, ada kegiatan yang terancam tidak bisa dibayar sepenuhnya,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi potensi risiko, Pemkab Kukar mengambil langkah pembatasan. Seluruh pekerjaan fisik yang masa kontraknya berakhir sebelum Desember dihentikan lebih cepat tanpa perpanjangan waktu. Pembayaran akan dihitung sesuai progres terakhir yang tercatat.

“Semua pekerjaan yang kontraknya selesai sebelum Desember harus ditutup. Tidak ada tambahan waktu, karena pembayaran harus disesuaikan dengan progres,” tegas Sunggono.

Instruksi serupa juga diberlakukan untuk kegiatan administrasi. Bupati Kukar meminta seluruh OPD menuntaskan dan menutup kegiatan pada minggu pertama Desember guna mencegah munculnya tagihan baru saat dana transfer belum sepenuhnya diterima.

Sunggono menambahkan bahwa pemerintah daerah terus melakukan upaya percepatan pencairan hak transfer. Komunikasi intensif dilakukan ke berbagai kementerian terkait.

“Pak Bupati bersama kami sudah melakukan langkah percepatan, mulai dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, hingga Dirjen Keuangan Daerah. Harapannya, sisa dana segera direalisasikan,” pungkasnya.

Wartawan: Kusma

Editor: leeya