Apkasindo Kaltim Dorong Sinergi dengan Pemerintah, DPRD Kukar Siap Perjuangkan Nasib Petani Sawit

Tenggarong, Sambaranews.com — Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong penguatan sinergi antara organisasi petani dan pemerintah daerah dalam upaya menjaga keberlanjutan sektor perkebunan.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Apkasindo Kaltim, Betman Siahaan, dalam kegiatan peringatan HUT ke-25 Apkasindo yang digelar di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Selasa (28/10/2025).

Betman menyampaikan apresiasi atas dukungan yang selama ini diberikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terhadap Apkasindo dan para petani sawit. Ia menyebut kerja sama antara organisasi dan pemerintah semakin solid dari tahun ke tahun.

“Ini kali ketiga saya datang ke Kukar, dan setiap kali datang saya melihat sinergi antara Apkasindo dan pemerintah daerah semakin kuat. Kerja sama ini bukan hanya formalitas, tapi nyata di lapangan,” ujarnya.

Menurutnya, hubungan baik antara Apkasindo dan Pemkab Kukar dapat menjadi contoh bagi organisasi lain dalam membangun kolaborasi yang produktif dengan pemerintah daerah.

“Kukar menjadi salah satu kabupaten terbaik di Kalimantan dalam bidang perkebunan. Itu bukan klaim sepihak, tapi berdasarkan data resmi dari BPS Nasional,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Betman juga menyinggung isu terkini terkait pembentukan Satgas BKH (Badan Kawasan Hutan) yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani sawit.

Ia mengingatkan bahwa penegakan hukum dan kebijakan pemerintah harus berjalan adil bagi semua pihak, tidak hanya menekan perusahaan besar, tetapi juga memperhatikan nasib petani kecil.

“Undang-undang itu berlaku untuk semua. Kami minta kepada pemangku kebijakan agar masyarakat yang terdampak tetap bisa panen seperti biasa. Jangan langsung diputus atau ditakuti,” tegasnya.

Betman menyoroti masih adanya lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang terlantar dan belum dikelola secara produktif. Ia berharap pemerintah memberi kelonggaran kepada petani untuk memanfaatkan lahan tersebut sementara waktu.

“Kami akan terus menyampaikan aspirasi ini, bahkan langsung ke Presiden melalui Apkasindo. Kita ingin solusi yang adil dan berkelanjutan bagi petani yang terdampak oleh kebijakan BKH,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kukar Abdul Rasyid, yang turut hadir dalam acara itu, menyampaikan dukungan penuh terhadap perjuangan Apkasindo dan para petani sawit di Kukar.

“Kami dari DPRD Kutai Kartanegara mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang dilakukan Apkasindo untuk memajukan para petani sawit di daerah ini,” ujarnya.

Abdul Rasyid menyebut, komoditas sawit menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kukar, sehingga pengembangannya perlu mendapat perhatian serius.

“Sekarang harga sawit sudah mencapai sekitar Rp3.300 per kilogram. Ini tentu menggembirakan, tapi harus diimbangi dengan pengelolaan yang baik agar kesejahteraan petani benar-benar meningkat,” katanya.

Terkait persoalan petani yang terdampak aturan kawasan hutan, Abdul Rasyid menilai hal itu harus disikapi secara bijak.

“Banyak petani tidak tahu bahwa lahan yang mereka kelola dulunya termasuk kawasan hutan. Setelah aturan baru keluar, mereka baru dianggap melanggar. Ini yang harus diperjuangkan,” tegasnya.

Ia berharap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan hak masyarakat setempat untuk mengelola lahan turun-temurun dapat menjadi dasar hukum bagi perlindungan petani sawit di Kukar.

“Kalau pemanfaatan lahan mereka diakui dalam keputusan MK, ini sangat bagus. Pemerintah harus menindaklanjuti agar lahan itu bisa dimanfaatkan dengan baik tanpa menyalahi aturan,” pungkasnya.

Kegiatan HUT ke-25 Apkasindo ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara asosiasi petani, pemerintah daerah, dan DPRD. Harapannya, sinergi tersebut mampu memperjuangkan hak-hak petani sekaligus menjaga keberlanjutan sektor perkebunan sawit di Kukar dan Kaltim secara umum.

Wartawan: Kusma

Editor: leeya