KUTAI TIMUR – Proses sertifikasi lahan yang disiapkan untuk pembangunan fasilitas Perum Bulog di Kabupaten Kutai Kartanegara masih berlangsung di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penyelesaian administrasi tersebut sempat terkendala perbedaan hasil pengukuran antara Dinas Pertanahan dan BPN di lapangan.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, Noviari Noor, menjelaskan bahwa proses hibah lahan sebenarnya telah dilakukan. Namun, tahapan penerbitan sertifikat masih membutuhkan penyelesaian persoalan teknis pengukuran.
Menurutnya, perbedaan hasil pengukuran menjadi salah satu faktor yang membuat proses sertifikasi belum dapat dilanjutkan sepenuhnya oleh BPN.
“Proses hibah kita sudah hibah. Sebenarnya kemarin kita terkendala masalah teknis saja, pengukuran di lapangan antara Dinas Pertanahan dan BPN itu ada selisih,” ujarnya.
Ia menyebutkan, selama hasil pengukuran kedua instansi belum sesuai, proses sertifikasi belum bisa berjalan lebih lanjut. Karena itu, penyelarasan data pengukuran menjadi tahapan penting untuk menuntaskan administrasi pertanahan tersebut.
“Kalau itu masih belum klop, BPN belum proses,” jelasnya.
Selain persoalan pengukuran, pemerintah juga telah mengurus kesesuaian tata ruang melalui mekanisme permohonan yang berlaku. Namun, aspek tersebut dipastikan tidak menjadi hambatan dalam rencana pemanfaatan lahan.
“Kalau kesesuaian tata ruang enggak ada masalah. Kita sudah bermohon melalui SOS dan itu sudah berproses,” katanya.
Saat ini, perhatian pemerintah tertuju pada penyelesaian proses sertifikasi di BPN agar lahan yang telah dihibahkan dapat digunakan sesuai peruntukannya.(Adv/Kominfo)

