Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (foto: DPR RI)
JAKARTA, SAMBARANEWS.COM, – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut berlangsung di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani bersama empat Wakil Ketua DPR RI, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Puan menyampaikan apresiasi atas rampungnya pembahasan regulasi yang telah lama dinantikan masyarakat tersebut. Ia berharap UU Perampasan Aset dapat memberikan manfaat luas, khususnya dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana dan pemulihan kerugian negara.
“Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU),” kata Puan usai memimpin rapat paripurna.
Menurutnya, pengesahan UU tersebut bukan semata-mata karena adanya desakan publik ataupun proses yang terburu-buru. Pembahasannya telah berlangsung cukup panjang, mengingat kebutuhan terhadap regulasi tersebut sudah menjadi perhatian selama 18 tahun.
Puan juga mengungkapkan bahwa DPR berhasil menyelesaikan pembahasan lebih cepat dari target yang sebelumnya disampaikan kepada masyarakat, yakni 15 Desember 2026.
“Artinya satu bulan kurang (sebelum target), DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini, Insyaallah dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Dalam proses pembahasannya, DPR turut membuka ruang partisipasi berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa hingga organisasi masyarakat. Puan menegaskan, pembahasan dilakukan secara terbuka dan hati-hati agar substansi regulasi dapat dipahami serta dicermati publik.
Sementara itu, Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman,
saat membacakan laporan hasil pembahasan RUU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna DPR RI, mengatakan bahwa regulasi perampasan aset disiapkan untuk memperkuat upaya pengembalian kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.
Ia menjelaskan, regulasi ini diperlukan karena upaya penegakan hukum selama ini dinilai belum maksimal dalam memulihkan aset yang berasal dari hasil kejahatan.
Menurutnya, penanganan tindak pidana tidak cukup hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku. Lebih dari itu, negara perlu memiliki instrumen hukum yang mampu memastikan aset hasil kejahatan dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada pihak yang berhak.
“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi laporan yang disampaikan Habiburokhman.
Ia mengungkapkan, pembahasan RUU tersebut telah melewati serangkaian proses panjang dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Komisi III DPR RI tercatat telah menggelar lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi hingga organisasi masyarakat.
Selain itu, penyerapan aspirasi juga dilakukan melalui kunjungan kerja ke 15 provinsi yang mencakup 46 daerah pemilihan. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh masukan langsung dari masyarakat terkait substansi pengaturan perampasan aset.
Habiburokhman menyebut, keterbukaan juga menjadi bagian penting dalam proses penyusunan regulasi tersebut. Masyarakat dan media dapat memantau jalannya pembahasan melalui siaran TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI maupun situs resmi dpr.go.id.
Dari hasil pembahasan, Komisi III DPR RI telah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Sejumlah penyempurnaan turut dilakukan sehingga rancangan yang sebelumnya memuat 67 pasal berkembang menjadi 74 pasal.
Judul regulasi juga diperjelas dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” untuk memberikan batasan sekaligus mempertegas cakupan tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset.
Dalam laporan tersebut, Habiburokhman turut menguraikan empat pilar utama yang menjadi landasan RUU. Keempatnya meliputi penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip proporsionalitas, mekanisme perampasan aset yang terukur, tata kelola aset yang transparan, serta pengembalian aset secara berkeadilan.
Salah satu poin penting dalam pengaturan tersebut adalah penerapan mekanisme non-conviction based (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku. Mekanisme ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan aset, dengan tetap melalui prosedur hukum dan pengawasan yang ketat.
Adapun prosesnya mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, penetapan putusan hingga pelaksanaan perampasan.
Ruang lingkup tindak pidana yang dapat dijangkau juga diperluas. Selain korupsi, pengaturan tersebut mencakup tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, hingga penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Meski memberikan kewenangan dalam pemulihan aset, Habiburokhman menegaskan bahwa penerapannya harus disertai perlindungan hukum agar tidak disalahgunakan. Karena itu, RUU tersebut memuat ketentuan mengenai pengawasan independen, pembuktian berimbang di persidangan, serta transparansi pengelolaan aset melalui sistem informasi digital yang memiliki rekam jejak audit.
“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.
Ia berharap, keberadaan regulasi ini nantinya dapat memastikan aset hasil tindak pidana tidak hanya dirampas, tetapi juga dimanfaatkan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Pengembalian aset diprioritaskan kepada negara dan korban, tanpa mengabaikan hak pihak ketiga yang memiliki itikad baik. (*)
Sumber : website DPR RI
Wartawan: Kusma

