Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus mendorong peningkatan kualitas fasilitas kesehatan hingga tingkat desa. Namun, pembangunan gedung permanen Puskesmas Pembantu (Pustu) masih membutuhkan proses bertahap. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah status lahan yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan pembangunan.
Kepala Dinas Kesehatan Kutim, dr. Yuwana Sri Kurniawati, menjelaskan bahwa peningkatan sarana kesehatan tidak bisa dilakukan sekaligus. Jumlah fasilitas yang tersebar di berbagai desa membuat pemerintah harus mempertimbangkan kesiapan lokasi serta kemampuan pelaksanaan pembangunan.
Menurut Yuwana, sebagian fasilitas masih menghadapi persoalan tanah. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diselesaikan sebelum pembangunan gedung permanen dapat dilaksanakan.
“Masih ada beberapa yang terkendala tanah daerah,” ungkapnya.
Keberadaan Pustu sendiri menjadi bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Fasilitas tersebut membantu mendekatkan layanan dasar kepada warga, terutama masyarakat desa yang membutuhkan akses pelayanan lebih dekat dari tempat tinggalnya.
Karena itu, peningkatan kualitas bangunan menjadi salah satu perhatian Dinas Kesehatan. Meski demikian, penyelesaiannya tetap disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah agar proses pembangunan dapat berjalan secara terencana.
“Karena jumlahnya lumayan banyak, jadi kita bertahap pelan-pelan,” jelas Yuwana.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga membuka ruang keterlibatan legislatif dalam mendukung pembangunan fasilitas kesehatan. Dukungan melalui aspirasi anggota DPRD dinilai dapat membantu mempercepat peningkatan sarana pelayanan di desa.
“Kecuali kalau misalnya dari bapak-bapak, ibu anggota dewan melalui aspirasi mereka bisa membantu pembangunan Puskesmas Pembantu, dengan senang hati kita sambut baik,” katanya.
Melalui tahapan tersebut, Dinas Kesehatan berharap peningkatan fasilitas Pustu dapat terus berjalan. Penyelesaian persoalan lahan dan dukungan pembangunan menjadi bagian yang diperlukan agar pelayanan kesehatan di tingkat desa semakin didukung sarana memadai.
(Adv/Kominfo)

