Ancaman PHK di Depan Mata, Pemkab Kukar Dorong Perlindungan Pekerja Lokal

Tenggarong, Sambaranews.com – Penurunan signifikan produksi batu bara diprediksi akan berdampak serius terhadap ketenagakerjaan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal pun mulai mencuat seiring berkurangnya kebutuhan tenaga kerja di sektor tersebut.

Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, menilai kondisi ini sebagai peringatan dini yang harus segera direspons oleh pemerintah daerah maupun pihak perusahaan.

Menurutnya, kebijakan penurunan produksi dari pemerintah pusat secara langsung memengaruhi operasional perusahaan, yang berimbas pada efisiensi tenaga kerja.

“Ketika produksi menurun, otomatis kebutuhan tenaga kerja ikut berkurang. Ini situasi yang harus kita antisipasi bersama,” ujarnya, Senin (30/3/2026).

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah daerah telah meminta perusahaan agar tidak menjadikan pekerja lokal sebagai sasaran utama dalam kebijakan PHK. Jika pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, perusahaan diminta bertanggung jawab dengan menyiapkan solusi lanjutan bagi pekerja terdampak.

Rendi menegaskan pentingnya keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal, sekaligus mendorong perusahaan untuk memberikan pelatihan keterampilan atau membuka peluang kerja alternatif.

“Kalau pun harus ada pengurangan, pekerja lokal harus tetap diprioritaskan untuk dilindungi. Perusahaan juga wajib membantu mereka melalui pelatihan atau peluang usaha,” tegasnya.

Ia menambahkan, peningkatan keterampilan menjadi salah satu upaya penting agar masyarakat tetap produktif di tengah situasi sulit. Pemerintah pun mendorong pengembangan keahlian di berbagai bidang, mulai dari jasa hingga usaha mandiri.

Di sisi lain, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait diminta untuk memperkuat program pelatihan dan pemberdayaan tenaga kerja sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi lonjakan pengangguran.

Rendi juga mengungkapkan, tanda-tanda penurunan produksi sudah mulai terlihat di sejumlah perusahaan. Bahkan, ada perusahaan yang mengalami penurunan drastis dari produksi belasan juta ton menjadi hanya sebagian kecilnya.

“Beberapa perusahaan sudah memberi sinyal efisiensi. Ini yang harus kita waspadai bersama,” katanya.

Meski belum ada data pasti terkait jumlah tenaga kerja yang akan terdampak, pemerintah daerah memastikan upaya antisipasi terus dilakukan. Dalam beberapa bulan ke depan, potensi PHK diperkirakan akan semakin terasa.

Pemerintah berharap perusahaan tetap menjaga stabilitas operasional agar tidak terjadi pengurangan tenaga kerja dalam skala besar.

“Kalau hanya sedikit mungkin masih bisa ditangani. Tapi kalau sampai setengah dari total tenaga kerja, ini yang menjadi kekhawatiran kita,” pungkasnya.

Wartawan: Kusma

Editor: leeya