Tekanan Fiskal di Kutim dan Desakan Kolaborasi Swasta untuk Pembangunan Daerah 3T

KUTIM – Kondisi fiskal Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menghadapi tantangan besar menjelang Tahun Anggaran 2026, setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diproyeksikan anjlok drastis. Penurunan ini sangat signifikan, hampir mencapai setengahnya, yaitu dari Rp9,8 triliun pada tahun 2025 menjadi hanya Rp5,7 triliun. Penurunan tajam ini, yang diakibatkan oleh efisiensi anggaran dan pemangkasan Transfer Ke Daerah (TKD), menjadi sorotan utama Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dari Dapil VI, Syarifatul Syadiah.

Syarifatul menegaskan bahwa di tengah tekanan fiskal ini, pembangunan di wilayah terluar, terdalam, dan tertinggal (3T), khususnya di Kecamatan Sandaran, harus tetap menjadi prioritas pemerintah. Ia menyoroti bahwa infrastruktur dasar, listrik, pendidikan, dan kesehatan merupakan kebutuhan fundamental masyarakat yang tidak boleh terabaikan, meskipun jumlah penduduknya kecil.

Mengingat APBD Kutim yang akan “lelah” jika harus membiayai infrastruktur berskala besar sendirian, Syarifatul mendesak perusahaan-perusahaan besar, terutama di sektor pertambangan seperti KPC, untuk memperluas kontribusi mereka. Kontribusi ini diminta tidak hanya terbatas pada dana CSR di area lingkar tambang saja, melainkan harus diarahkan untuk mendukung pembangunan di daerah 3T yang sangat membutuhkan. Hal ini ditekankan sebagai bentuk kolaborasi strategis antara pemerintah dan sektor swasta. Lebih lanjut, Syarifatul juga mengingatkan Pemkab Kutim untuk mengurangi kegiatan
yang bersifat seremonial dan fokus meningkatkan belanja modal, khususnya untuk infrastruktur publik, termasuk percepatan penyelesaian Jembatan Nibung yang vital sebagai penghubung Kutim dan Berau. (ADV)