Disdikbud Kutim Pertahankan Skema Zonasi di 2026: Jamin Keadilan Honorarium Guru Honorer di Wilayah Terpencil

KUTIM – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memastikan akan melanjutkan sistem pembayaran honorarium berbasis zonasi bagi guru honorer pada tahun anggaran 2026. Skema ini dianggap sebagai strategi paling efektif dan adil untuk mendistribusikan kesejahteraan tenaga pendidik non-ASN, terutama mereka yang bertugas di wilayah terpencil.

Kepala Disdikbud Kutai Timur, Mulyono, menjelaskan bahwa zonasi honorarium ini dirancang untuk mewujudkan pemerataan dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan tingkat kesulitan wilayah penugasan, sejalan dengan kemampuan fiskal daerah.

“Penerapan sistem zonasi ini bertujuan utama untuk menjamin adanya keadilan bagi seluruh tenaga pendidik. Kami ingin mencegah kesenjangan kesejahteraan yang terlalu signifikan antara guru di pusat kota dengan mereka yang berada di wilayah pinggiran,” terang Mulyono.

Sistem yang membagi Kutai Timur ke dalam tujuh zona ini menetapkan nilai honorarium yang berbeda secara proporsional, berkisar antara Rp1.275.000 hingga Rp2.700.000 per bulan. Nilai tertinggi diberikan kepada guru yang bertugas di daerah dengan akses dan tantangan geografis tersulit.

Untuk tahun 2026, Mulyono memastikan bahwa nominal honorarium akan dipertahankan, tanpa perubahan atau kenaikan, sebagai langkah realistis untuk menjamin keberlanjutan pembayaran honor bagi lebih dari tiga ribu guru honorer. Disdikbud berjanji akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru honorer di masa mendatang, seiring dengan stabilnya kondisi keuangan daerah. (ADV)