KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali mengukuhkan posisinya sebagai salah satu daerah dengan tata kelola pemerintahan yang transparan di Kalimantan Timur (Kaltim). Melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper), Kutim berhasil meraih peringkat kedua dalam penilaian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tingkat Provinsi Kaltim, hanya selisih tipis di bawah Kota Bontang.
Capaian positif ini tidak hanya mencerminkan peningkatan kualitas layanan informasi publik, tetapi juga menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) Kutim dalam mendorong akses informasi yang terbuka dan akuntabel bagi masyarakat.
Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronni Bonar Hasibuan, menyatakan bahwa prestasi ini menunjukkan bahwa pembenahan sistem dan tata kelola informasi yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir telah berada pada jalur yang tepat.
Ronni menjelaskan, keberhasilan ini didukung oleh sejumlah langkah strategis, antara lain optimalisasi website di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), peningkatan kapasitas petugas PPID, serta penguatan mekanisme layanan permintaan informasi bagi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah di Kutim semakin memahami pentingnya transparansi dan dokumentasi publik yang baik sebagai jawaban atas tuntutan era digital.
Meskipun merasa bangga dengan predikat peringkat kedua, Ronni Bonar menegaskan bahwa penghargaan bukanlah tujuan utama. Menurutnya, hal yang jauh lebih penting adalah keikhlasan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pelayanan publik, serta memastikan bahwa keterbukaan informasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung.
Ia berharap prestasi ini akan memotivasi seluruh OPD untuk terus meningkatkan kualitas informasi, memperbaiki layanan dokumentasi, dan memperkuat budaya transparansi di lingkungan Pemkab Kutim. (ADV)


Pengadaan Tisu Toilet Senilai Rp261 Juta di Setda Kutim Viral, Bupati Mengaku Belum Paham Detailnya
Tekanan Fiskal di Kutim dan Desakan Kolaborasi Swasta untuk Pembangunan Daerah 3T
Transparansi Kunci Pembangunan: Desa Teluk Pandan Alokasikan Rp6 Miliar untuk Mengangkat Kualitas Jalan Tani dan Kehidupan Warga
Bupati Ardiansyah Resmikan Kantor Desa Muara Dun dan Balai Kelinjau Ilir, Tekankan Peningkatan Kapasitas SDM Aparat Desa
Disdikbud Kutim Komitmen Terapkan Restorative Justice: Mulyono Utamakan Mediasi dan Pendekatan Kekeluargaan untuk Kasus Sekolah
Bupati Kutai Barat Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Pelatihan Kemasan Produk
Usai Dikeluhkan Pedagang, Kebijakan Tarif Lapak Bazar Ramadan Direvisi
Terkendala Efisiensi Anggaran, Pembangunan Pabrik Pakan Ikan di Loa Kulu Tertunda
Air Bangar Kembali Muncul, DKP Kukar Imbau Pembudidaya Ikan Lakukan Langkah Antisipasi