Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani.
Tenggarong, Sambaranews.com – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh program pembangunan yang dibiayai APBD dapat berjalan tanpa hambatan. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di Kantor DPRD Kukar pada Senin (17/11/2025).
Ahmad Yani menjelaskan bahwa agenda resesnya dilakukan di Desa Tani Bakti, Desa Purwajaya, dan Desa Loa Duri Ulu. Menurutnya, keluhan warga di tiga desa tersebut pada dasarnya serupa dan menggambarkan kebutuhan masyarakat terhadap kehadiran nyata program pemerintah.
“Pada prinsipnya, keluhan dan kebutuhan masyarakat sama. Mereka membutuhkan sentuhan program dan perhatian langsung dari wakil rakyat yang telah mereka pilih,” ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa aspirasi masyarakat umumnya berkaitan dengan persoalan infrastruktur. Warga meminta peningkatan akses jalan, pembangunan jembatan, renovasi musala, serta fasilitas umum lainnya yang dapat dirasakan hingga ke pelosok desa dan RT. Ahmad Yani menegaskan bahwa warga Kukar menginginkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
“Setiap desa, RT, dan kecamatan berharap merasakan perlakuan yang sama dalam pemanfaatan APBD. Karena itu, pembangunan harus berdasarkan asas pemerataan, itulah yang masyarakat inginkan,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa aspirasi tersebut menggambarkan harapan masyarakat terhadap peningkatan fasilitas umum, pelayanan publik, serta bantuan-bantuan yang menyasar berbagai sektor seperti nelayan, perikanan, hingga pertanian.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Yani turut menyinggung kondisi APBD Kukar yang mengalami penyesuaian dari rencana Rp12 triliun menjadi Rp11,3 triliun. Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh anggaran yang telah disahkan harus dibelanjakan sepenuhnya dan tidak boleh menjadi SILPA.
“Dana rakyat harus kembali kepada rakyat. Tidak boleh ada program yang ditunda atau tidak dilaksanakan karena semuanya sudah disepakati bersama. APBD itu milik rakyat dan harus sampai kepada rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa DPRD akan terus melakukan pengawasan agar setiap program pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan dampak maksimal kepada masyarakat. Pengawasan tersebut, katanya, merupakan wujud tanggung jawab DPRD untuk memastikan anggaran benar-benar terserap dan tidak ada program yang mandek.
“Tidak boleh ada program yang tidak dijalankan. Insya Allah, melalui fungsi pengawasan DPRD, semua program akan terawasi dengan baik dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” pungkas Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani.
Wartawan: Kusma
Editor: leeya


Bupati Kutai Barat Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Pelatihan Kemasan Produk
Usai Dikeluhkan Pedagang, Kebijakan Tarif Lapak Bazar Ramadan Direvisi
Terkendala Efisiensi Anggaran, Pembangunan Pabrik Pakan Ikan di Loa Kulu Tertunda
Air Bangar Kembali Muncul, DKP Kukar Imbau Pembudidaya Ikan Lakukan Langkah Antisipasi
Optimalkan Sumur HPPO, Pertamina Hulu Mahakam Tambah Produksi Minyak Handil 2.000 BPH
Kesempatan Jadi Paskibraka 2026, Kesbangpol Kukar Mulai Sosialisasi ke Sekolah