Eko Wulandanu Dorong Strategi Peningkatan PAD yang Selaras dengan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Tenggarong, Sambaranews.com — Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Eko Wulandanu, menegaskan pentingnya keseimbangan antara upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal tersebut disampaikannya menanggapi rencana pemerintah daerah yang tengah menyiapkan strategi penambahan pendapatan melalui penyesuaian pajak dan optimalisasi sektor ekonomi lokal.

Menurut Eko, kebijakan menaikkan pajak di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

“Ini memang menjadi dilema. Di satu sisi, kita ingin meningkatkan pendapatan daerah, tetapi di sisi lain ekonomi masyarakat belum stabil. Kalau rakyat kesulitan, dampaknya akan terasa luas hingga ke lapisan paling bawah,” ujarnya, Jumat (7/11/2025).

Ia menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan fiskal yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pemerintah dan DPRD harus benar-benar duduk bersama mencari solusi agar pelaksanaan anggaran bisa efektif, tepat sasaran, dan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di Kutai Kartanegara,” katanya.

Eko mengingatkan bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu difokuskan pada penguatan ekonomi masyarakat. Jika hal ini diabaikan, maka akan berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Lebih lanjut, ia menilai strategi peningkatan PAD perlu diarahkan ke sektor-sektor produktif yang memiliki potensi besar di Kukar.

“Strategi peningkatan PAD harus dimulai dari sekarang, melalui pengembangan sektor pertanian, industri manufaktur, maupun sektor produktif lainnya yang memiliki nilai tambah bagi daerah,” jelasnya.

Selain itu, Eko menilai aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui wakil rakyat di DPRD menjadi elemen penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Aspirasi masyarakat seharusnya menjadi prioritas utama karena merupakan bagian dari keinginan konstituen. Pokok-pokok pikiran DPRD itu pada dasarnya adalah bentuk konkret dari kebutuhan masyarakat yang harus ditindaklanjuti,” tuturnya.

Menanggapi penurunan nilai APBD tahun 2025, Eko memandang hal itu bukan sebagai hambatan, melainkan tantangan bersama yang perlu disikapi dengan kerja sama seluruh pihak.

“Saya melihat ini bukan sekadar hambatan, tapi tantangan bersama. Kita harus mampu mengatasinya dengan kolaborasi yang solid antara semua pihak. Lagi pula, persoalan seperti ini bukan hanya terjadi di Kukar, tapi juga di banyak daerah lain,” pungkasnya.