Kutai Adat Lawas Sumping Layang Resmi Diakui Pemkab Kukar sebagai Masyarakat Hukum Adat

Sambaranews.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) menegaskan pengakuan terhadap komunitas adat dengan menetapkan Kutai Adat Lawas Sumping Layang di Desa Kedang Ipil sebagai masyarakat hukum adat.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat DPMD Kukar, Asmi Riyandi Elvandar, menjelaskan bahwa pengakuan ini merupakan hasil proses panjang sejak pengusulan tahun 2024.

Tahapan verifikasi lapangan dan forum diskusi dengan kementerian menjadi kunci memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

“Alhamdulillah, di Kabupaten Kukar telah ditetapkan satu masyarakat hukum adat, yaitu Kutai Adat Lawas Sumping Layang di Desa Kedang Ipil. Prosesnya cukup panjang sejak tahun lalu. Kami telah melakukan berbagai tahapan, mulai dari verifikasi lapangan hingga forum diskusi dengan kementerian terkait,” jelas Elvandar Senin (3/11/2025).

Elvandar memaparkan bahwa tim Panitia Masyarakat Hukum Adat yang diketuai Sekretaris Daerah melakukan verifikasi langsung di lapangan, dilanjutkan dengan diskusi agar seluruh persyaratan regulasi terpenuhi.

Penetapan resmi dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan pimpinan daerah.

“Alhamdulillah hasilnya disetujui oleh pimpinan, sehingga penetapan masyarakat hukum adat ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kukar,” ujarnya.

DPMD Kukar bersama perangkat daerah lainnya akan melakukan pembinaan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian adat dan budaya masyarakat Kutai Adat Lawas Sumping Layang.

Pembuatan video profil juga menjadi strategi mendokumentasikan tahapan penetapan agar bisa menjadi referensi komunitas adat lain.

Enam desa lain telah direkomendasikan sebagai calon masyarakat hukum adat, tetapi sebagian masih mengalami kendala batas wilayah.

Pendataan di Desa Muratubo juga menemui hambatan karena letaknya di perbatasan kabupaten dan provinsi.

“Ke depan, kami berharap seluruh calon komunitas masyarakat hukum adat dapat terbantu melalui proses fasilitasi ini. Kami juga akan terus melakukan pembinaan dan pendampingan agar seluruh syarat sesuai ketentuan Permendagri 52/2014 dapat dipenuhi,” tutupnya. (Adv/DPMD KUKAR/Ak)