DPMD Kukar Dorong Penguatan Peran BPD Lewat Rakerda PABPDSI Kaltim

Sambaranews.com, KUTAI KARTANEGARA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara mendorong peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke-4 PABPDSI Kalimantan Timur di Samarinda, Jumat (17/10/2025).

Forum tahunan ini dipandang sebagai momentum konsolidasi bagi anggota BPD dari seluruh kabupaten/kota untuk menyamakan arah, memperkuat peran pengawasan, serta merumuskan strategi baru dalam memperdalam fungsi legislasi desa.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa Rakerda bukan sekadar agenda seremonial organisasi. Ia menilai forum tersebut memiliki bobot penting karena menjadi sarana bagi BPD untuk memperluas wawasan kelembagaan sekaligus memperbaiki kualitas kerja mereka.

Arianto menekankan bahwa banyak permasalahan di desa muncul karena pemahaman anggota BPD terhadap perannya masih belum merata, sehingga forum seperti Rakerda menjadi ruang untuk menyatukan persepsi dan menguatkan kompetensi dasar.

“Rakerda ini lebih dari sekadar pertemuan rutin. Forum ini menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi, menyamakan visi, dan membekali BPD dengan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya,” ujar Arianto saat dikonfirmasi pada Senin (20/10/2025).

Dalam forum tersebut, peserta menyoroti sejumlah isu penting yang perlu segera diperbaiki. Di antaranya, kebutuhan peningkatan mutu kelembagaan BPD, penataan kesejahteraan anggota, hingga pentingnya pendampingan berkelanjutan melalui pelatihan.

Banyak anggota yang menyampaikan bahwa dinamika sosial dan geografis desa sering kali membuat mereka menghadapi tantangan berbeda, sehingga forum ini menjadi kesempatan bertukar pengalaman agar setiap daerah dapat mengadaptasi pola kerja yang paling efektif.

Arianto juga memberikan penjelasan mengenai betapa strategisnya keberadaan PABPDSI sebagai wadah koordinasi.

Menurutnya, organisasi ini berfungsi menghubungkan seluruh anggota BPD di berbagai tingkatan sehingga pertukaran ide, pembaruan pemahaman, dan pembahasan isu aktual dapat berjalan lebih cepat. Ia menekankan bahwa tanpa jaringan koordinasi yang kuat, banyak persoalan desa akan berjalan lambat karena tidak ada integrasi antarwilayah dalam melihat pola persoalan dan solusinya.

Tidak hanya itu, ia juga menegaskan bahwa hubungan kerja antara kepala desa dan BPD harus selalu dijaga agar proses pembangunan desa tidak tersendat.

Ia menyebut banyak desa memiliki potensi berkembang, tetapi terkendala kurangnya komunikasi antara dua unsur penting pemerintahan desa tersebut. Karena itu, ia menilai penguatan BPD otomatis akan meningkatkan kualitas kerja sama di tingkat desa.

“Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun desa. Jika komunikasi berjalan lancar dan niatnya jelas, kerja sama untuk menjalankan program pembangunan pasti lebih efektif,” jelasnya.

Melalui Rakerda, Arianto berharap anggota BPD mampu meningkatkan kepercayaan diri, memperkaya kemampuan analisis, serta mengoptimalkan peran mereka sebagai lembaga representatif masyarakat desa.

Ia menegaskan bahwa BPD harus lebih berani melakukan pengawasan, menjalankan evaluasi, dan menampung aspirasi warga dengan metode yang lebih rapi dan terstruktur agar hasilnya berdampak langsung.

Pada akhir penjelasannya, Arianto menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memberikan pembinaan secara berkelanjutan, sehingga BPD dapat menjadi mitra strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan transparan.

“Keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada sinergi yang solid antara semua pihak. BPD yang kuat akan membuat desa semakin maju,” tutupnya. (Adv/DPMD KUKAR/Ak)