DPMD Kukar Perketat Pengawasan agar Program RT Tepat Sasaran dan Efektif

Sambaranews.com, KUTAI KARTANEGARA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan berbasis Rukun Tetangga (RT).

Langkah ini dilakukan agar setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan warga dan memberikan manfaat nyata di tingkat paling bawah.

Dalam agenda pendampingan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri di Kecamatan Kembang Janggut, DPMD melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program di berbagai desa.

Kegiatan yang berlangsung di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Genting Tanah itu dihadiri para kepala desa, BPD, dan pengurus RT dari 11 desa di kecamatan tersebut.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, hadir langsung untuk memastikan implementasi program pembangunan RT berjalan sesuai tujuan.

Ia menyebut kegiatan ini penting untuk menilai efektivitas bantuan keuangan yang sudah dua tahun dijalankan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberi nilai manfaat bagi masyarakat. Dari hasil evaluasi inilah dasar peningkatan nilai bantuan menjadi Rp150 juta per RT ditetapkan,” ungkapnya, Sabtu (11/10/2025).

Arianto mengatakan, peningkatan nilai bantuan bukan hanya soal besaran dana, tetapi tanggung jawab besar agar setiap RT mampu mengelola anggaran secara bijak.

Menurutnya, pendampingan DPMD dibutuhkan agar dana program tidak keluar dari arah kebijakan dan tetap transparan.

“Kebijakan ini tidak sekadar menaikkan nilai bantuan, tetapi juga memperluas cakupan manfaatnya. Kami ingin setiap RT memiliki kemampuan mengelola dana dengan tanggung jawab tinggi dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” jelasnya.

Ia menjelaskan, program RT kini diarahkan tidak hanya pada pembangunan fisik, melainkan juga pada layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Pendampingan diberikan agar pengurus RT memahami bahwa pelayanan masyarakat harus seimbang antara infrastruktur dan kesejahteraan sosial.

“Pesan dari Bupati jelas, jangan hanya membangun jalan lingkungan, tapi juga bantu anak yang bersekolah, pastikan warga mendapatkan akses kesehatan, dan dukung kelompok masyarakat yang rentan,” ujarnya.

Selain evaluasi, forum ini juga menjadi ajang dialog antara pengurus RT dan pemerintah. Sejumlah usulan mengemuka, mulai dari penambahan insentif, percepatan penyaluran dana, hingga perluasan kegiatan yang dapat dibiayai program.

Arianto menegaskan, DPMD hadir bukan sekadar menjalankan fungsi administratif, melainkan juga menjadi penghubung aspirasi antara warga dan pemerintah daerah.

“Kami hadir untuk memastikan arahan kebijakan dari Bupati benar-benar sampai ke tingkat bawah. Melalui program berbasis RT ini, pemerintah ingin memastikan pembangunan menyentuh masyarakat hingga ke akar rumput,” tutupnya. (Adv/DPMD KUKAR/Ak)