Kelangkaan Beras Premium di Balikpapan, DPRD Siapkan Sidak ke Pasar dan Distributor

sambaranews.com, BALIKPAPAN – Menyusul maraknya keluhan warga terkait sulitnya mendapatkan beras premium di pasaran, DPRD Kota Balikpapan melalui Komisi II berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah distributor dan pasar. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi II, Japar Sidik, yang menilai kelangkaan beras ini harus segera ditangani.

Menurutnya, penurunan ketersediaan beras premium bukanlah akibat krisis produksi di tingkat petani. Faktor utama justru ada pada sistem distribusi yang terganggu dan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tidak sejalan dengan kondisi riil di lapangan. “Kemarin kami diskusikan di internal komisi. Memang ada beberapa merek beras premium yang menghilang dari pasaran. Ini kemungkinan dampak dari kasus beras oplosan sebelumnya yang membuat jalur distribusi tersendat,” jelas Japar, Kamis (7/8/2025).

Kondisi ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Meski stok beras secara keseluruhan belum sepenuhnya kosong, sulitnya mencari beras premium di beberapa pasar tradisional maupun modern cukup dirasakan warga. “Kita tidak bisa menganggap enteng, karena beras adalah kebutuhan pokok. Jika distribusi tersendat, masyarakat yang akan merasakan dampaknya secara langsung,” ungkapnya.

Sebagai langkah antisipasi, DPRD akan segera mengagendakan sidak untuk mengecek langsung ketersediaan beras di lapangan. Japar menyebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan Ketua Komisi II dan anggota lain guna menentukan lokasi serta jadwal sidak. “Kita ingin memastikan stok di gudang dan pasar cukup, sekaligus mengetahui jika ada masalah distribusi atau praktik penimbunan,” terangnya.

Lebih lanjut, Japar menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor. Pihak DPRD akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan serta Bulog untuk merumuskan langkah jangka pendek maupun panjang dalam menjaga stabilitas pasokan beras. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kolaborasi agar masyarakat Balikpapan tidak kekurangan beras,” katanya.

Selain sidak, DPRD juga mendorong pemerintah kota untuk memperketat pengawasan distribusi dan memperhatikan regulasi harga agar tidak memberatkan pedagang maupun konsumen. Kebijakan harga yang tepat dianggap dapat menekan risiko terjadinya kelangkaan berulang.

Masyarakat berharap, langkah DPRD tersebut dapat segera memberikan solusi nyata. Kelangkaan beras, jika tidak diatasi, bisa menimbulkan gejolak harga serta memengaruhi daya beli. Karena itu, keberpihakan pemerintah dan DPRD dalam menjaga ketersediaan pangan sangat dinantikan.

“Ini masalah yang tidak boleh disepelekan. Karena menyangkut kebutuhan dasar, DPRD harus hadir memberikan kepastian dan pengawasan,” tutup Japar. (ADV/DPRD Balikpapan)