Sinergi PWI Pusat dan BP Haji, Fokus pada Informasi Transparan Soal Penyelenggaraan Haji

sambaranews.com, JAKARTA – Untuk mempererat komunikasi dan membangun kerjasama strategis, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat melakukan audiensi dengan Badan Pengelola Haji (BP Haji) di Jakarta pada Selasa (5/8/2025). Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, bersama staf ahli Abdul Rahman Syahputra Batubara dan Mayjen Dendi Suryadi.

Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, memimpin rombongan yang turut didampingi oleh Bendahara M. Nasir, Wakil Bendahara Sarwani, Ketua Dewan Pakar Sayid Iskandarsyah, dan Humas Edi Kuswanto. Dalam forum tersebut, Hendry menegaskan bahwa PWI Pusat siap membantu BP Haji dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai keberadaan lembaga baru ini, termasuk tugas pokok dan program kerjanya.

“Masalah haji selalu menjadi perhatian masyarakat. Karena itu, penting agar masyarakat memahami apa itu BP Haji dan bagaimana perannya. PWI Pusat dengan 30 ribu anggota yang tersebar di seluruh provinsi siap mendukung sosialisasi dan edukasi publik,” ujar Hendry.

Fokus Edukasi Publik

Dalam paparannya, Hendry menambahkan bahwa kerja sama dapat dilakukan melalui sosialisasi, forum group discussion (FGD), dan program edukatif lainnya. Kegiatan ini akan melibatkan narasumber dari BP Haji, wartawan, serta media daerah sehingga informasi yang benar dapat diterima masyarakat.

Dahnil Anzar Simanjuntak dalam kesempatan itu menegaskan bahwa BP Haji sebagai lembaga baru memang masih kurang dikenal masyarakat. Ia menyoroti adanya kesalahpahaman publik terkait anggaran lembaga tersebut.

“Soal anggaran saja, banyak yang mengira kami menggunakan dana haji yang dikumpulkan umat. Padahal, seluruh operasional BP Haji sepenuhnya dibiayai oleh APBN. Dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Jadi, kami tidak terlibat dalam pengelolaan dana, melainkan hanya fokus pada pelaksanaan penyelenggaraan haji,” ujar Dahnil.

Rencana Jangka Panjang

Dalam audiensi itu, Dahnil juga menjelaskan bahwa mulai tahun 2026, BP Haji akan resmi menjadi penyelenggara musim haji. Hal ini menjadi tantangan besar yang membutuhkan dukungan banyak pihak, termasuk media massa, agar masyarakat mendapat informasi akurat.

Hendry menanggapi positif peluang kerja sama tersebut. Ia mengusulkan agar jika nanti ada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BP Haji dengan PWI Pusat, pelaksanaannya dilakukan setelah Kongres Persatuan PWI pada 29–30 Agustus 2025.

“Dengan begitu, program kerja sama akan lebih berkesinambungan,” jelas Hendry.

Audiensi yang berlangsung penuh kehangatan itu menghasilkan komitmen bersama untuk membangun komunikasi yang transparan, mendidik, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat luas dalam memahami penyelenggaraan haji ke depan. (vn)