Ketua DPRD Minta SPMB Dilaksanakan Transparan dan Adil

sambaranews.com, BALIKPAPAN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyatakan dukungan penuhnya terhadap kebijakan Wali Kota Balikpapan yang dengan tegas menolak adanya praktik titipan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Pernyataan tersebut disampaikannya pada hari Senin, tanggal (07/07/25), sebagai bentuk keprihatinan terhadap masih adanya praktik yang merusak prinsip keadilan dan meritokrasi dalam dunia pendidikan.

Menurut Alwi, penerimaan siswa di sekolah negeri haruslah mengedepankan asas keadilan, transparansi, dan meritokrasi, tanpa campur tangan atau intervensi dari pihak manapun, termasuk pejabat pemerintah atau anggota dewan. “Wali Kota sudah menegaskan harapan agar tidak ada lagi titipan dalam penerimaan murid baru. Saya sepakat bahwa budaya tersebut harus dihentikan karena merugikan banyak pihak,” tegas Alwi.

Ia menyayangkan praktik yang justru merugikan para siswa berprestasi, terutama mereka yang tidak memiliki akses atau koneksi dengan kalangan penguasa. Praktik titipan, menurutnya, hanya memperdalam ketimpangan kesempatan dalam pendidikan, yang seharusnya menjadi hak dasar setiap anak.

“Kami ingin masyarakat memahami bahwa penerimaan di sekolah negeri harus berdasarkan persaingan yang sehat. Tidak boleh ada oknum yang memanfaatkan posisi untuk menjanjikan tempat bagi anak-anak tertentu,” tambahnya.

Lebih lanjut, Alwi menyoroti fakta bahwa tidak sedikit siswa berprestasi gagal masuk ke sekolah negeri favorit karena kalah bersaing dengan siswa titipan. Ia menekankan pentingnya membangun sistem pendidikan yang benar-benar berpihak kepada prestasi dan kebutuhan masyarakat, bukan kepada kepentingan kelompok tertentu.

“Harapan kami ke depan, penerimaan murid baru benar-benar bebas dari titipan, baik dari anggota dewan, Wali Kota, maupun pihak lain,” ujar Alwi.

DPRD Kota Balikpapan, kata Alwi, akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SPMB agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa pihak legislatif memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan sistem pendidikan berlangsung secara adil dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Kami akan kawal terus proses ini agar masyarakat mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan tidak tercemari oleh praktik-praktik menyimpang,” tutupnya.

Dengan sikap tegas yang ditunjukkan oleh DPRD dan Wali Kota, diharapkan sistem penerimaan siswa di Balikpapan ke depannya menjadi lebih bersih, adil, dan profesional demi masa depan pendidikan yang lebih baik. (vn)