DPRD Balikpapan Dukung Penagihan Pajak Melalui Kerja Sama dengan Kejaksaan

Sambaranews, BALIKPAPAN – Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), DPRD Kota Balikpapan mendukung penuh langkah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) yang menggandeng Kejaksaan dalam proses penagihan pajak kepada wajib pajak (WP) yang menunggak.

Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menyatakan bahwa langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menekan piutang pajak yang telah menumpuk selama bertahun-tahun.

“Kami mengapresiasi langkah BPPDRD yang menggandeng aparat hukum seperti BPKP dan Kejaksaan dalam proses penagihan pajak. Ini menjadi bentuk keseriusan kami bersama mitra dalam mengejar target PAD,” ujar Taufik, Rabu (4/6/2025).

Menurut data yang disampaikan, hingga triwulan pertama tahun ini, PAD Balikpapan telah mencapai sekitar Rp400 miliar atau 30 persen dari target tahunan sebesar Rp1,3 triliun. Capaian ini dianggap sebagai hasil kerja keras BPPDRD dan seluruh OPD terkait.

Taufik juga mengingatkan bahwa saat ini proses penagihan tidak lagi sebatas imbauan dari BPPDRD, namun sudah didukung secara hukum oleh Kejaksaan, yang memiliki kewenangan untuk memanggil wajib pajak secara resmi.

“Kalau memang ada yang menunggak dalam jumlah besar, proses pendampingan dari Kejaksaan sudah berjalan. Untuk yang kecil dan menengah, kami harapkan penyelesaiannya bisa segera dilakukan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pendekatan persuasif tetap diutamakan, termasuk dengan memberi kemudahan bagi wajib pajak yang bersedia membayar secara mencicil dengan kesepakatan resmi.

“Bagi yang memang tidak mampu membayar sekaligus, ada keringanan berupa skema cicilan, asalkan disampaikan secara kooperatif dan dituangkan dalam perjanjian tertulis,” kata Taufik.

Dengan komitmen bersama antara legislatif, eksekutif, dan lembaga penegak hukum, diharapkan realisasi PAD bisa terus ditingkatkan, sekaligus mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. (ADV/DPRD Balikpapan)