Jelang Idul Adha, Komisi II DPRD Balikpapan Awasi Ketat Distribusi LPG 3 Kg

Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Menyambut Hari Raya Idul Adha, permintaan gas LPG 3 kilogram diprediksi melonjak. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Japar Sidik, mengingatkan Pemerintah Kota untuk memastikan tidak ada gangguan pasokan atau distribusi yang dapat merugikan masyarakat.

Dalam wawancara pada Senin (2/6/2025), Japar meminta Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Balikpapan untuk turun langsung ke lapangan guna memastikan ketersediaan dan distribusi LPG 3 kg berjalan lancar dan tepat sasaran.

“Ketersediaan gas LPG sangat dibutuhkan masyarakat untuk memasak, terutama menjelang hari raya seperti Idul Adha ini. Pemerintah, khususnya Dinas Perdagangan, harus betul-betul memantau sirkulasi LPG subsidi agar tidak sampai terjadi kekosongan,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa LPG bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu. Maka, seluruh pihak harus terlibat dalam pengawasan distribusi agar tidak ada penyalahgunaan di tingkat pangkalan.

“Kepada masyarakat juga kami imbau agar membeli sesuai kebutuhan. Gas subsidi ini memang diperuntukkan bagi warga kurang mampu, jadi semua pihak harus saling memantau di lapangan,” sambung Japar.

Japar menilai bahwa apabila ada kelangkaan, dampaknya bisa langsung terasa dalam bentuk kenaikan harga dan antrean panjang. Ia tidak ingin kejadian serupa seperti pada BBM beberapa waktu lalu terulang.

“Apalagi menjelang Idul Adha, penggunaan gas pasti meningkat. Kita tidak ingin kejadian seperti kelangkaan BBM kemarin terulang kembali,” tegasnya.

Meski saat ini pasokan masih stabil, ia mendorong Disdag untuk melakukan langkah antisipasi sejak dini agar tidak terjadi penumpukan atau panic buying yang berujung pada gejolak pasar.

“Dalam waktu satu minggu ke depan, mudah-mudahan kondisi tetap kondusif, tidak ada antrean panjang, dan harga di masyarakat tetap stabil,” katanya.

Soal kemungkinan pemanggilan distributor atau pihak terkait oleh DPRD, Japar menyatakan hal itu akan dilakukan bila ada indikasi masalah serius.

“Selama tidak ada permasalahan yang signifikan di masyarakat, mungkin kami belum perlu melakukan pemanggilan khusus. Namun, tentu kami akan terus memantau perkembangan di lapangan,” pungkasnya. (ADV/DPRD Balikpapan)