Tak Jadi Salat Id di IKN

Catatan Rizal Effendi

Saya kecewa berat. Niat untuk salat Idulfitri di Masjid Ibu Kota Nusantara (IKN) 1446 Hijriyah ini batal. Padahal, momen itu bakal menjadi peristiwa bersejarah. Saya sudah siap-siap dengan baju koko baru yang dipesan di Shopee. Sayangnya, bangunan masjidnya belum selesai, sehingga belum bisa difungsikan sama sekali.

Awalnya, informasi bahwa masjid IKN bisa dipakai untuk salat Id datang dari Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti saat meninjau proyek tersebut pada Desember 2024. “Tolong perhatikan progresnya, lebih dipercepat lagi. Saya minta Maret memasuki Ramadan sudah selesai dan bisa digunakan salat Idulfitri di sini,” katanya kepada pelaksana proyek.

Belakangan, muncul informasi baru dari Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. “Ya, masjid IKN bisa digunakan untuk salat tarawih pada Ramadan tahun 2025 ini,” katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1). Keterangan ini diperkuat oleh Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Wibawa. “Betul, Masjid Negara IKN dapat digunakan pada salat Idulfitri 1 Syawal 1446 Hijriyah,” ujarnya.

Menurut Hariqo, dengan rampungnya masjid IKN, status masjid negara tidak lagi melekat pada Masjid Istiqlal Jakarta. “Masjid negara akan berpindah ke IKN,” katanya.

Namun, beberapa waktu kemudian, saya bertemu dengan staf PT Adhi Karya Tbk, kontraktor BUMN yang mengerjakan proyek tersebut, di Balikpapan. “Nggak mungkin bisa difungsikan, Pak, jalan ke sananya saja belum beres, sulit itu,” katanya dengan mimik serius. Ternyata informasi itu benar. Kepastian batalnya penggunaan masjid IKN untuk salat Id disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat, pada Jumat (7/3), bersamaan dengan musibah banjir yang melanda Balikpapan.

Danis mengakui bahwa masjid IKN belum bisa difungsikan. “Saat ini sedang dalam tahap pekerjaan struktur atap dan minaret, rata-rata progres mencapai 53,1 persen, sehingga belum bisa digunakan untuk salat tarawih maupun salat Id,” katanya seperti dikutip dari Kompas.com.

Ketika Wamen Diana meninjau proyek ini, progres pembangunan masjid IKN baru mencapai 45 persen sejak groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo pada 18 Januari 2024. Masjid ini dibangun di atas lahan seluas 32.125 meter persegi, dengan luas bangunan dan plaza mencapai 60.173 meter persegi serta minaret seluas 427 meter.

Awalnya, masjid ini dirancang dengan kapasitas 29 ribu jamaah, tetapi kurator IKN, Ridwan Kamil, meminta agar diperbesar lagi. Usulan ini disetujui, sehingga kapasitas masjid ditingkatkan menjadi 60 ribu jamaah. Masjid IKN dirancang dengan desain unik, di mana kubahnya mengambil konsep simbol sorban dan galaksi Andromeda sebagai perlambang ketakterhinggaan semesta. Sementara itu, minaretnya menghadirkan bentuk putaran semesta yang meliuk ke atas, melambangkan keilahian. Tingginya mencapai 99 meter, melambangkan Asmaul Husna.

Proyek pembangunan ini didanai oleh APBN dengan anggaran sebesar Rp940 miliar, hampir mencapai Rp1 triliun. Pengerjaan dilakukan oleh PT Adhi Karya dan PT Hutama Karya KSO sejak November 2023 dengan masa pelaksanaan 400 hari kerja. Namun, sepertinya tahap penyelesaiannya meleset dari jadwal.

Basuki Terkesan Sendirian

Sementara itu, perkembangan pembangunan IKN semakin ramai dicermati. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, hingga kini Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka belum pernah berkunjung ke IKN. Para menteri pun belum ada yang datang, kecuali Wamen PUPR. Pada era Presiden Jokowi, beberapa menteri rutin mengunjungi IKN, di antaranya Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH), serta Menteri Pertanahan/Kepala BPN dan kurator IKN.

Saat ini, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, terkesan bekerja sendirian. Mantan Menteri PUPR ini memang dipercaya oleh Jokowi untuk membangun IKN sejak awal, sehingga sudah menyatu dengan proyek ini meskipun kini tidak lagi menjadi anggota kabinet.

Kabar baiknya, kantor Otorita IKN yang dibangun di jantung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dekat dengan Titik Nol, sudah rampung. Sejak Senin (3/3), sebanyak 500 staf pegawai Otorita IKN dari Jakarta dan Balikpapan resmi pindah ke kantor baru di IKN. Kantor ini memiliki lima lantai dan dilengkapi fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang canggih, termasuk Integrated Command and Control Center (ICCC) atau Pusat Komando Terpadu IKN.

Meskipun kini berkantor di IKN, Kantor Perwakilan Otorita IKN di Jakarta tetap dipertahankan untuk mengakomodasi kepentingan kebijakan strategis yang mendukung pembangunan IKN. “Jadi tetap beroperasi,” kata Danis.

Sebagian besar staf Otorita yang pindah ke IKN merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sementara itu, CPNS 2024 yang diterima untuk Otorita IKN terkena kebijakan penundaan pengangkatan oleh Menteri PANRB. Pemerintah menunda pengangkatan CPNS dan PPPK hasil seleksi tahun 2024, dengan CPNS baru akan diangkat pada 1 Oktober 2025, sedangkan PPPK pada 1 Maret 2026. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Aba Subagja, menjelaskan bahwa penundaan ini dilakukan agar pengangkatan ASN, non-ASN, dan PPPK bisa dilakukan secara serentak.

Dengan dibukanya kantor Otorita IKN, seluruh proses bisnis Otorita IKN kini dilaksanakan sepenuhnya di Nusantara. Namun, di tengah berbagai tantangan pembangunan IKN, muncul usulan baru dari anggota DPR RI, Bambang Haryo. Menurutnya, IKN sebaiknya dijadikan “ibu kota kedua” setelah Jakarta, sehingga tidak ada yang dikorbankan dan bisa berjalan bersama.

“Menurut saya, sebaiknya wilayah IKN ini bukan sebagai pusat pemerintahan, tetapi tetap bisa menjadi Ibu Kota Negara kedua yang dilengkapi dengan pusat industri berskala besar. Wilayah IKN dilewati jalur internasional ALKI 2, sehingga hasil industri bisa dengan mudah diangkut oleh transportasi laut internasional,” ujar Bambang seperti dikutip dari detikFinance.

Sementara itu, ada usulan nyeleneh dari warga Kaltim. Jika ibu kota negara tetap di Jakarta, kawasan IKN bisa dijadikan ibu kota baru Provinsi Kaltim. Dengan begitu, gubernur dapat berkantor di sana. Menarik juga jika provinsi yang kaya akan hutan ini memiliki pusat pemerintahan di tengah hutan. Tentunya, penghuni hutan tak akan keberatan. (*)