
Kades Embalut, Yahya. *(adv/vk)
Sambaranews.com, TENGGARONG – Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Embalut masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam aspek birokrasi yang dinilai berbelit. Kepala Desa Embalut, Yahya, menyampaikan bahwa berbagai program usaha desa kerap tersendat akibat prosedur administrasi yang panjang di tingkat kabupaten.
“Salah satu contohnya adalah pengadaan dispenser untuk Pertades yang sampai sekarang terhambat. Prosesnya sangat panjang dan belum ada kejelasan, bahkan ada kekhawatiran mengenai penggunaan dananya,” kata Yahya, Senin, 4 Maret 2025.
Selain itu, Yahya juga menyoroti program pengembangan keramba ikan yang sejatinya memiliki potensi keuntungan besar, yakni sekitar Rp20 juta hingga Rp30 juta per bulan. Namun, rencana tersebut belum mendapat dukungan penuh dari pemerintah kecamatan.
“Saya melihat ada potensi besar dalam usaha BUMDes, tetapi dukungan dari pemangku kebijakan di tingkat lebih tinggi masih minim. Seharusnya, dana desa lebih diarahkan ke usaha produktif, bukan hanya untuk belanja rutin yang tidak berdampak jangka panjang pada ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan BUMDes yang profesional dan transparan bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi desa. Jika regulasi dan birokrasi yang menghambat bisa disederhanakan, maka BUMDes dapat berkembang lebih optimal dan berkontribusi terhadap kesejahteraan warga.
Pemerintah Desa Embalut berharap ada perhatian lebih dari pemerintah daerah agar BUMDes dapat beroperasi lebih efektif. “Kami ingin BUMDes ini benar-benar menjadi badan usaha yang membangun ekonomi desa, bukan sekadar nama tanpa fungsi yang jelas,” tutur Yahya.
Dengan berbagai kendala yang dihadapi, Yahya berencana mengajukan laporan resmi kepada pihak terkait guna memastikan pengelolaan dana BUMDes berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Embalut. (ADV Diskominfo Kukar/nr)