Komisi IV DPRD Balikpapan Minta Evaluasi Rekrutmen PPPK, Kuota Tak Terpenuhi

Sambaranews.com, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan melalui Komisi IV menyoroti rendahnya minat tenaga pendidik untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dari 360 kuota yang disediakan, hanya 40 orang yang mendaftar, menimbulkan pertanyaan besar terkait efektivitas sistem rekrutmen yang diterapkan.

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menilai ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya pendaftaran, termasuk perbedaan hak dan fasilitas antara PPPK dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Saya terkejut melihat jumlah pendaftarnya. Kenapa begitu sedikit yang tertarik? Apakah karena kurangnya informasi atau ada halangan lain? Ini harus kita cermati lebih dalam,” ujar Gasali, Selasa (25/2/2025).

Menurutnya, banyak tenaga pendidik lebih memilih menunggu formasi CPNS karena dinilai lebih menjanjikan dari segi jenjang karier dan tunjangan pensiun.

Selain itu, Gasali juga menyoroti kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai manfaat PPPK. Beberapa guru menganggap bahwa status PPPK tidak memberikan kepastian karier yang jelas, sehingga mereka lebih memilih untuk menunggu peluang CPNS.

DPRD Balikpapan meminta pemerintah kota segera melakukan evaluasi dan mencari solusi konkret agar formasi yang tersedia bisa terisi. Jika tidak, kekurangan tenaga pendidik akan berdampak pada sistem pendidikan di Kota Balikpapan.

“Kami berharap ada kebijakan yang lebih mendukung tenaga pengajar, baik melalui PPPK maupun CPNS. Tenaga pendidik adalah ujung tombak pembangunan sumber daya manusia,” tegas Gasali.

Untuk mengatasi permasalahan ini, DPRD juga berencana untuk mendorong pemerintah pusat agar mempertimbangkan kembali formasi CPNS bagi tenaga pengajar di daerah. Dengan adanya langkah yang lebih proaktif, diharapkan tenaga pendidik mendapatkan pilihan yang lebih baik dan tidak mengalami kebingungan dalam memilih jalur karier mereka.

DPRD menegaskan akan terus mengawal isu ini agar tidak berimbas pada kualitas pendidikan di Balikpapan, terutama di sekolah-sekolah negeri yang sangat membutuhkan tambahan tenaga pengajar. (ADV/DPRD Balikpapan)