
Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Danang Eko Susanto. *(adv/ist)
Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan semakin memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha yang beroperasi tanpa izin atau memiliki izin yang telah kedaluwarsa. Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Danang Eko Susanto, menegaskan bahwa sidak akan segera dilakukan guna memastikan seluruh usaha di kota ini berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Menurut Danang, perizinan usaha bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi setiap pelaku usaha demi menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berdaya saing. Ia juga menekankan pentingnya kesadaran dari para pengusaha untuk tidak menunda perpanjangan izin mereka.
“Pengusaha seharusnya memiliki kesadaran dalam memperpanjang izin operasional tanpa harus selalu diawasi. Kepatuhan terhadap regulasi sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan kepastian hukum bagi dunia usaha,” ujar Danang saat diwawancarai pada Senin (24/2/2025).
DPRD akan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) guna mengidentifikasi usaha-usaha yang izinnya telah habis tetapi masih beroperasi. Sidak ini tidak hanya menyasar usaha kecil dan menengah, tetapi juga sektor perhotelan, yang dinilai memiliki dampak besar terhadap perekonomian daerah.
Danang menambahkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, ditemukan beberapa kasus di mana usaha tetap berjalan meskipun masa berlaku izin usahanya telah habis. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka akan berpotensi merugikan pemerintah daerah dari sisi pendapatan serta menciptakan ketidakseimbangan di dunia usaha.
DPRD berharap bahwa langkah ini dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi usaha dan menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif di Kota Balikpapan. Jika ditemukan pelanggaran, DPRD akan merekomendasikan tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku.
“Kami tidak ingin menindak tanpa alasan. Jika usaha tersebut memang terbukti tidak memiliki izin yang sah, maka kami akan mengambil langkah yang sesuai dengan aturan hukum. Pengusaha harus sadar bahwa perizinan adalah bagian dari kewajiban mereka dalam menjalankan usaha,” tutup Danang.
Dengan adanya inspeksi ini, diharapkan para pengusaha lebih sadar akan pentingnya memperpanjang izin usaha mereka sebelum masa berlakunya habis. Pemerintah kota juga diminta untuk lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dan pengawasan guna mencegah pelanggaran serupa terjadi di masa mendatang.
(Yud/ADV/DPRD Balikpapan)