DPRD Balikpapan Evaluasi Larangan Iklan Rokok, Kajian Revisi Aturan Dimulai

Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Komisi I DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mengevaluasi kebijakan larangan iklan rokok yang telah diterapkan. Diskusi ini bertujuan untuk mengkaji dampak kebijakan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mempertimbangkan kemungkinan revisi aturan agar tetap adil bagi semua pihak.

Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Danang Eko Susanto, menyatakan bahwa larangan iklan rokok saat ini hanya didasarkan pada Surat Edaran Wali Kota, bukan melalui peraturan resmi seperti Perwali atau Perda.

“Sebelum aturan ini diterapkan, iklan rokok berkontribusi sekitar Rp3 miliar per tahun terhadap PAD. Namun, setelah larangan berlaku, pendapatan dari sektor ini turun drastis,” ujar Danang, Senin (17/2/2025).

RDP juga membahas penataan reklame di Balikpapan, termasuk billboard ilegal yang semakin marak. DPRD meminta Satpol PP untuk memperketat pengawasan dan melakukan penindakan terhadap billboard yang tidak memiliki izin resmi.

“Kami ingin tata kota yang lebih baik. Reklame yang tidak berizin harus segera ditertibkan agar tidak merusak estetika dan ketertiban kota,” tambahnya.

DPRD akan mengkaji ulang kebijakan larangan iklan rokok bersama dinas terkait, termasuk Dinas Perizinan dan Dinas Kesehatan. Evaluasi ini akan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kesehatan masyarakat dan upaya mempertahankan pendapatan daerah.

“Kami ingin mencari jalan tengah yang tetap memperhatikan aspek kesehatan masyarakat tanpa mengabaikan potensi pemasukan daerah,” jelas Danang.

Saat ini, larangan iklan rokok berlaku di beberapa lokasi utama seperti sekolah, tempat ibadah, fasilitas publik, dan pusat pemerintahan. Namun, ada kemungkinan revisi kebijakan yang lebih fleksibel di masa mendatang.

DPRD berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat memberikan masukan dalam proses evaluasi ini. “Partisipasi warga dan dunia usaha sangat diperlukan agar aturan yang dibuat dapat berjalan dengan baik dan tidak merugikan salah satu pihak,” pungkasnya.

Dengan adanya kajian ulang ini, DPRD berharap kebijakan yang diterapkan nantinya dapat memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat serta perkembangan ekonomi kota.

(Nur/ADV/DPRD Balikpapan)