
DPRD Balikpapan berencana mengusulkan kebijakan pembatasan kendaraan berat di kawasan perumahan. *(adv/ist)
Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Warga Perumahan Pemda di Balikpapan mengajukan permohonan agar truk roda enam ke atas dilarang melintas di lingkungan mereka. Keberadaan kendaraan berat tersebut dianggap mengganggu kenyamanan dan keamanan warga, serta berpotensi merusak jalan perumahan yang tidak didesain untuk kendaraan bermuatan besar.
Menanggapi permintaan ini, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Halili Adi Negara, menyatakan bahwa aspirasi warga sangat wajar. Ia memahami bahwa truk besar dapat menimbulkan berbagai masalah, mulai dari kebisingan, polusi udara, hingga risiko kecelakaan lalu lintas.
“Kalau di tempat saya sendiri, saya juga pasti melarang truk lewat. Apalagi kalau truk besar, pasti menimbulkan kebisingan. Warga tentu ingin sedikit kenyamanan meskipun perumahan ini sudah menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) kepada pemerintah kota,” ujar Halili, Senin (17/2/2025).
Halili juga menyoroti dampak negatif lain dari keberadaan truk besar di kawasan pemukiman, seperti getaran akibat kendaraan bermuatan berat yang bisa berdampak pada struktur rumah di sekitar jalan. Ia juga mengkritisi keberadaan truk dengan knalpot blong yang semakin memperparah kebisingan di kawasan tersebut.
DPRD Balikpapan berencana mengusulkan kebijakan pembatasan kendaraan berat di kawasan perumahan, kecuali dalam kondisi tertentu. Jika ada warga yang membutuhkan akses truk besar untuk kepentingan mendesak, maka bisa diberikan izin khusus dengan pengaturan tertentu.
“Kecuali kalau ada yang mau pindahan rumah atau ada kepentingan khusus, mungkin bisa diberikan izin. Tapi kalau truk besar yang lalu-lalang setiap hari, apalagi dengan knalpot blong, itu tentu sangat mengganggu,” tegasnya.
Selain pembatasan kendaraan berat, DPRD juga meminta pemerintah kota untuk mempertimbangkan opsi pelebaran jalan jika memang diperlukan untuk mengakomodasi kebutuhan transportasi. Namun, selama jalan di kawasan perumahan masih sempit, pembatasan kendaraan berat tetap dianggap sebagai solusi terbaik.
DPRD Balikpapan juga mendorong pemasangan rambu larangan truk dan penyesuaian aturan lalu lintas agar kendaraan berat tidak sembarangan melintasi kawasan perumahan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kenyamanan warga serta menghindari risiko kecelakaan dan kerusakan infrastruktur jalan.
Dengan adanya perhatian dari DPRD, diharapkan aspirasi warga bisa segera diakomodasi oleh pemerintah kota, sehingga lingkungan Perumahan Pemda menjadi lebih aman, nyaman, dan terbebas dari gangguan kendaraan berat yang tidak sesuai dengan kapasitas jalan di kawasan tersebut.
(Nur/ADV/DPRD Balikpapan)