DPRD Balikpapan Soroti Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg, Dorong Pengawasan Lebih Ketat

Sambaranews.com, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan, melalui Komisi II, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas kelangkaan gas elpiji 3 kg yang semakin dikeluhkan masyarakat. Dalam rapat tersebut, DPRD menghadirkan berbagai pihak terkait, seperti Dinas Perdagangan, Sekretariat Daerah Kota (Sedakot) Perekonomian, Pertamina Patra Niaga, serta LSM Lembaga Investigasi dan Informasi Kemasyarakatan (Lidik) untuk mencari solusi atas permasalahan ini.

Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menyampaikan bahwa banyak warga yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas bersubsidi, yang diduga akibat adanya penyimpangan dalam distribusi. DPRD meminta penjelasan dari Pertamina dan instansi terkait mengenai penyebab utama kelangkaan serta langkah yang telah diambil untuk mengatasi masalah tersebut.

“Salah satu poin utama yang kami bahas adalah pengawasan distribusi gas LPG, khususnya di tingkat pengecer. Kami meminta Pertamina untuk meningkatkan pengawasan karena ada indikasi adanya permainan di tingkat pangkalan yang harus segera diselesaikan,” ujar Fauzi, Rabu (12/2/2025).

Menurutnya, distribusi gas elpiji 3 kg harus diawasi lebih ketat, agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat kecil. DPRD menyoroti potensi permainan harga di tingkat pangkalan, yang menyebabkan harga gas bersubsidi di pasaran melambung tinggi dan sulit didapat.

Selain itu, Komisi II DPRD merekomendasikan agar sidak (inspeksi mendadak) dilakukan lebih rutin di lapangan guna memastikan distribusi gas berjalan sesuai aturan.

“Kami ingin agar hasil sidak ini bisa dilaporkan secara transparan kepada DPRD. Dengan begitu, kami bisa ikut memantau dan memastikan distribusi berjalan sesuai aturan,” tegas Fauzi.

Sementara itu, Eko, selaku Sales Area Manager Kalimantan Timur dan Utara (SAM Kaltimut) PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen menyalurkan gas elpiji 3 kg sesuai kuota yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, peningkatan permintaan dan dugaan adanya penimbunan di tingkat pengecer masih menjadi kendala dalam distribusi.

Dalam RDP ini, DPRD, Pertamina, dan instansi terkait sepakat untuk memperketat pengawasan distribusi gas elpiji. Komisi II DPRD juga mendorong adanya mekanisme pelaporan yang lebih transparan, agar masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh gas bersubsidi.

DPRD berharap dengan adanya langkah konkret yang disepakati dalam rapat ini, kelangkaan gas elpiji 3 kg di Balikpapan dapat diatasi, sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan kebutuhan energi sehari-hari.

(Yud/ADV/DPRD Balikpapan)