
Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri. *(adv/ist)
Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyoroti beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meningkat akibat program makan gratis yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah kota. Awalnya, ia mengira bahwa anggaran program ini bersumber dari pemerintah pusat, namun setelah dikonfirmasi, seluruh pendanaannya berasal dari APBD daerah.
“Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kami dan pemerintah kota. Banyak anggaran yang harus dipangkas, termasuk program prioritas yang sudah disusun,” ujar Alwi kepada wartawan, Senin (10/2/2025).
Meskipun demikian, Alwi menegaskan bahwa DPRD tetap mendukung program makan gratis karena manfaatnya bagi masyarakat, terutama pelajar yang membutuhkan asupan gizi yang cukup untuk menunjang aktivitas belajar mereka.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa beban APBD harus dikelola dengan cermat agar program ini tidak mengorbankan proyek lain yang penting bagi pembangunan kota. Oleh karena itu, ia mendorong komunikasi yang lebih intens antara DPRD dan pemerintah kota dalam menyusun strategi anggaran yang lebih efisien.
“Kami harus berdiskusi dengan Pak Wali Kota untuk menyiasati program-program yang tetap harus berjalan, mana yang bisa dikurangi, dan mana yang harus diprioritaskan,” tambahnya.
Dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, DPRD Balikpapan berkomitmen untuk memastikan bahwa alokasi APBD tetap seimbang dan sesuai dengan kebutuhan utama masyarakat. Hal ini berarti beberapa program yang telah direncanakan mungkin harus disesuaikan atau bahkan ditunda demi menjaga stabilitas keuangan daerah.
Alwi juga berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk mengurangi beban APBD daerah terhadap program-program sosial berskala besar seperti ini. Menurutnya, keberlanjutan program makan gratis tidak hanya bergantung pada anggaran daerah tetapi juga pada kebijakan nasional yang mendukung pembiayaan program sosial di berbagai kota dan kabupaten.
DPRD Balikpapan akan terus mengawal implementasi program ini agar tetap berjalan efektif tanpa mengorbankan sektor lain yang juga membutuhkan perhatian serius. Dengan perencanaan yang matang, diharapkan program makan gratis dapat tetap terlaksana tanpa mengganggu keseimbangan anggaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
(Yud/ADV/DPRD Balikpapan)