
Ketua Bapemperda DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung. *(adv/ist)
Sambaranews.com, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terus melakukan evaluasi terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi guna memastikan regulasi ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Bapemperda DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung, menjelaskan bahwa perda ini mengadopsi konsep omnibus law, yang menyatukan 11 perda terkait pajak dan retribusi ke dalam satu regulasi. Perubahan ini bertujuan untuk menyederhanakan kebijakan, memperjelas mekanisme pemungutan pajak, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah.
Menurutnya, perda ini masih dalam tahap penyempurnaan dan perlu evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar dapat disesuaikan dengan aturan nasional serta kondisi ekonomi daerah.
Sejumlah OPD juga telah mengusulkan penambahan beberapa objek pajak baru yang dianggap memiliki potensi dalam meningkatkan PAD.
“Salah satu yang disesuaikan adalah dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kemudian dari RSUD yang berkaitan dengan biaya perawatan dan komponen biaya kesehatan. Selain itu, masih ada beberapa sektor lain yang masih dalam pembahasan,” ujar Andi Arif Agung, Senin (10/2/2025).
Selain itu, evaluasi ini juga dilakukan untuk menyesuaikan tarif pajak dan retribusi, agar tetap sesuai dengan perkembangan ekonomi serta daya beli masyarakat. DPRD Balikpapan memastikan bahwa kebijakan pajak daerah tidak memberatkan masyarakat, tetapi tetap mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi PAD.
Dalam proses evaluasi ini, DPRD bekerja sama dengan berbagai OPD dan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan benar-benar dapat diimplementasikan dengan baik serta bermanfaat bagi masyarakat.
DPRD juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan pajak dan retribusi, sehingga dana yang dihimpun dapat digunakan secara optimal untuk pembangunan kota dan peningkatan kesejahteraan warga.
Melalui evaluasi yang dilakukan, DPRD Kota Balikpapan berharap Perda Pajak dan Retribusi dapat semakin efektif, komprehensif, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
(Yud/ADV/DPRD Balikpapan)