
Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Wahyullah. *(adv/ist)
Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Wahyullah, menilai bahwa lemahnya pengawasan terhadap pengembang menjadi salah satu faktor utama yang memperparah banjir di Balikpapan Selatan. Ia menyebut bahwa banyak developer yang tidak memenuhi kewajiban mereka dalam menyediakan infrastruktur pengendali banjir.
“Pembangunan perumahan oleh developer seharusnya memberikan dampak positif bagi pembangunan infrastruktur kota. Misalnya, kewajiban mereka untuk menyediakan bendungan pengendali (bendali) dan saluran air yang sesuai aturan. Jika ini dilakukan, banjir di kawasan Balikpapan Selatan yang sering terjadi dapat diminimalisir,” kata Wahyullah, Jumat (7/2/2025).
Menurutnya, masalah ini semakin diperburuk oleh kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah. Banyak proyek pembangunan yang berjalan tanpa memenuhi persyaratan infrastruktur dasar, seperti sistem drainase yang memadai dan ruang terbuka hijau.
“Masalah ini diperburuk oleh kurangnya pengawasan dari pemerintah. Seharusnya, ada regulasi yang ditegakkan secara konsisten untuk memastikan developer mematuhi aturan sebelum memulai proyek pembangunan,” tegasnya.
Sebagai langkah strategis, Wahyullah mengusulkan agar pemerintah segera membangun jaringan drainase kota yang terintegrasi dengan bendali yang ada. Dengan sistem yang lebih baik, pengelolaan air hujan bisa lebih optimal dan risiko banjir dapat ditekan.
DPRD Balikpapan akan terus mengawasi serta mendorong penerapan regulasi yang lebih ketat bagi pengembang agar tidak hanya membangun kawasan hunian, tetapi juga memenuhi kewajiban mereka dalam mendukung infrastruktur kota.
“Pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan. Jika tidak ada keseimbangan antara pembangunan dan infrastruktur penunjang, dampaknya akan terus dirasakan oleh masyarakat,” tutupnya.
(Yad/ADV/DPRD Balikpapan)