
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah. *(adv/ist)
Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Kebijakan baru terkait pembelian elpiji 3 kilogram (KG) mulai berlaku di Balikpapan sejak 1 Februari 2025. Masyarakat kini hanya bisa mendapatkan gas bersubsidi tersebut di pangkalan resmi Pertamina, tanpa perantara pengecer. Perubahan ini dilakukan guna memastikan harga elpiji tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 19 ribu per tabung.
Selama ini, harga di tingkat pengecer sering kali melambung tinggi, bahkan mencapai Rp 50 ribu per tabung akibat rantai distribusi yang berlapis-lapis. Dengan dihapuskannya peran pengecer, masyarakat diharapkan bisa memperoleh gas dengan harga yang lebih terjangkau dan sesuai peruntukannya.
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menyambut baik kebijakan ini dan menilai langkah tersebut bisa mencegah praktik spekulasi harga yang merugikan masyarakat kecil.
“Selama ini, banyak oknum yang memanfaatkan situasi dengan menimbun atau menjual kembali elpiji bersubsidi dengan harga tinggi. Dengan kebijakan ini, setidaknya kita bisa meminimalisir praktik tersebut,” ujar Fauzi kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).
Namun, Fauzi juga mengingatkan agar implementasi kebijakan ini dilakukan dengan sistem distribusi yang baik. Dengan masyarakat kini harus membeli langsung di pangkalan, ada kemungkinan terjadi antrean panjang dan keterbatasan stok yang dapat memicu keluhan di lapangan.
Ia menegaskan pentingnya pengaturan yang jelas agar masyarakat tidak kesulitan dalam mendapatkan elpiji 3 KG yang menjadi kebutuhan utama sehari-hari.
Salah satu kekhawatiran yang muncul adalah potensi lonjakan antrean di pangkalan, terutama di daerah padat penduduk. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan bisa menerapkan mekanisme antrean yang lebih efisien, misalnya dengan pencatatan digital atau sistem pembelian berbasis nomor antrean.
Pemerintah daerah dan Pertamina akan terus memantau pelaksanaan kebijakan ini. Jika ditemukan kendala di lapangan, evaluasi segera dilakukan agar distribusi tetap berjalan lancar.
Masyarakat Balikpapan diimbau untuk tidak melakukan panic buying agar stok elpiji tetap terjaga dan merata di seluruh wilayah. DPRD berharap kebijakan ini dapat berjalan efektif sehingga harga tetap stabil dan subsidi tepat sasaran. (*/ADV/DPRD Balikpapan)