
Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Muhammad Najib. *(adv/ist)
Sambaranews.com, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan memberikan dukungan penuh terhadap rencana pemekaran Kecamatan Balikpapan Utara sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi warga.
Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Muhammad Najib, menilai bahwa luasnya wilayah Balikpapan Utara sering menjadi kendala bagi masyarakat dalam mengakses layanan administratif.
“Dengan adanya pemekaran, pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal. Warga tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh yang memakan waktu lama hanya untuk mengurus administrasi,” kata Najib, Sabtu (1/2/2025).
Saat ini, warga di beberapa kelurahan seperti Muara Rapak dan Karang Joang harus menempuh jarak yang cukup jauh ke kantor kecamatan untuk mendapatkan layanan kependudukan, perizinan, serta layanan lainnya.
Pemerintah Kota Balikpapan sedang mengkaji berbagai aspek terkait pemekaran ini, termasuk batas wilayah, kepadatan penduduk, dan kesiapan infrastruktur agar pelaksanaan pemekaran tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Najib menambahkan bahwa pemekaran kecamatan tidak hanya bertujuan untuk mempermudah layanan administrasi, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan. Dengan adanya kecamatan baru, pemerintah dapat lebih fokus dalam pengelolaan fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan infrastruktur jalan.
Selain itu, ia juga menyoroti bahwa pemekaran ini dapat membuka peluang investasi baru bagi Balikpapan Utara. Dengan status kecamatan baru, daerah ini bisa mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk pembangunan, termasuk sektor ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.
Namun, ia juga menekankan bahwa pemekaran harus dilakukan dengan kajian mendalam dan tidak sekadar menjadi keputusan administratif. Faktor sosial dan lingkungan juga harus diperhitungkan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kebijakan ini. Pemerintah juga harus memastikan bahwa tenaga kerja dan aparatur pemerintahan di kecamatan baru memiliki kesiapan yang matang untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Kami berharap kajian ini dapat segera diselesaikan sehingga pemekaran kecamatan dapat terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi warga,” tutupnya.
DPRD juga menegaskan bahwa selain pemekaran kecamatan, perbaikan infrastruktur jalan dan peningkatan sarana transportasi publik harus menjadi prioritas agar akses masyarakat semakin mudah. Jika pemekaran berjalan tanpa didukung infrastruktur yang memadai, dikhawatirkan akan muncul kendala baru dalam distribusi layanan publik.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, DPRD Kota Balikpapan optimistis bahwa pemekaran Kecamatan Balikpapan Utara dapat menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
(Yud/ADV/DPRD Balikpapan)