DPRD Dorong Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan untuk Percepat Proses Administrasi

Sambaranews.com, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan menyoroti bahwa kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan masih belum memenuhi harapan masyarakat. Banyak warga mengeluhkan lambatnya proses administrasi kependudukan yang berdampak pada keterlambatan penerbitan dokumen penting. Kondisi ini menjadi perhatian serius DPRD, karena pelayanan yang kurang optimal tidak hanya menghambat akses warga terhadap dokumen, tetapi juga berdampak negatif pada kepercayaan publik terhadap sistem birokrasi di daerah.

Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Simon Sulean, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan dari masyarakat terkait permasalahan ini. Ia menekankan bahwa pelayanan administrasi yang lambat sangat merugikan warga, terutama bagi mereka yang membutuhkan dokumen kependudukan untuk keperluan mendesak, seperti pengurusan beasiswa, perizinan usaha, maupun keperluan kependudukan lainnya. Simon juga menilai bahwa pelayanan yang tidak responsif ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan koordinasi di tingkat kecamatan.

“Kami mendapat banyak laporan dari masyarakat terkait lambatnya proses administrasi di kecamatan. Ini harus segara dibenahi agar masyarakat tidak merasa dirugikan,” kata Simon, Jumat (31/1/2025).

Selain masalah administrasi, Simon menyoroti kurangnya sosialisasi mengenai program-program pemerintah. Banyak warga ternyata belum mengetahui berbagai program kesejahteraan yang sebenarnya dapat mereka manfaatkan. Hal ini menandakan bahwa kecamatan masih belum proaktif dalam menyebarkan informasi dan mendekatkan diri kepada masyarakat. Tanpa sosialisasi yang tepat, program-program yang telah disiapkan tidak akan tepat sasaran dan akhirnya menyisakan banyak peluang yang terlewatkan.

“Pemerintah sudah memiliki banyak program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, sosialisasinya kurang, maka program-program ini tidak akan tepat sasaran. Kecamatan harus lebih proaktif dalam menyebarkan informasi,” tambahnya.

DPRD juga mencatat bahwa minimnya pengawasan internal di kecamatan turut menyebabkan terjadinya antrean panjang dan birokrasi yang berbelit-belit. Kondisi ini membuat masyarakat harus menghabiskan waktu lama hanya untuk mendapatkan layanan dasar. Simon menegaskan bahwa camat harus mengambil langkah tegas untuk memastikan seluruh pegawai kecamatan bekerja dengan cepat, transparan, dan efisien.

Sebagai solusi, DPRD mendorong peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan adopsi teknologi digital dalam proses administrasi. Implementasi sistem digital diyakini dapat mempercepat alur pelayanan, mengurangi antrean, dan meningkatkan transparansi dalam setiap transaksi. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses layanan publik secara online tanpa harus datang langsung ke kantor kecamatan.

Dengan perhatian dan dukungan penuh dari DPRD, diharapkan pemerintah kecamatan segera menindaklanjuti perbaikan dalam aspek administrasi, sosialisasi, dan penerapan teknologi. Langkah ini sangat penting agar pelayanan publik di Balikpapan tidak lagi menjadi kendala bagi warga, dan pada akhirnya, masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari layanan yang cepat, efisien, dan transparan. (Yud/ADV/DPRD Balikpapan)