
Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali. *(adv/ist)
Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan oleh pemerintah pusat kini tengah menghadapi sejumlah tantangan di Balikpapan, salah satunya adalah terbatasnya anggaran yang dapat memengaruhi kualitas gizi dalam setiap paket makanan yang diberikan kepada siswa. Gasali, Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, menyatakan bahwa anggaran sebesar Rp10 ribu per paket dirasa tidak cukup untuk memastikan kualitas gizi sesuai standar.
“Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp10 ribu per paket makanan masih sangat jauh dari cukup jika disesuaikan dengan harga bahan pangan di Balikpapan,” ujar Gasali pada Kamis (31/1/2025). Gasali mengkhawatirkan bahwa anggaran ini tidak akan cukup untuk memenuhi standar gizi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Gasali menekankan bahwa meskipun program ini berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaannya. Ia menjelaskan bahwa alokasi anggaran yang rendah bisa berdampak pada kualitas makanan yang diberikan, yang berisiko tidak mencukupi kebutuhan gizi yang seharusnya diterima oleh siswa.
“Walaupun ini adalah program dari pemerintah pusat, daerah yang menjalankannya tetap harus memastikan bahwa kualitas makanan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kami khawatir anggaran terbatas ini tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi siswa,” tambahnya.
Gasali juga menekankan bahwa meskipun BGN bertanggung jawab dalam menentukan vendor katering dan menu makanan, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar makanan yang disediakan sesuai dengan standar gizi yang berlaku. Ia berharap, selain memenuhi kebutuhan gizi, menu yang disajikan dapat disesuaikan dengan harga bahan pangan lokal agar lebih efektif dan berkelanjutan.
“Kami masih menunggu keputusan dari BGN terkait komposisi makanan yang disediakan. Kami berharap, selain mencukupi kebutuhan gizi, menu ini juga dapat disesuaikan dengan harga bahan pangan lokal agar lebih efektif dan berkelanjutan,” ujar Gasali.
Meskipun DPRD Balikpapan tidak memiliki kewenangan penuh dalam pelaksanaan program ini, Gasali menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi pelaksanaannya agar tujuan dari program ini dapat tercapai dengan baik. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan Kota Balikpapan akan terus dilakukan untuk memastikan keberhasilan program.
Gasali optimistis bahwa meskipun ada kendala teknis yang harus dihadapi, program MBG akan memberikan dampak positif dalam mengurangi masalah stunting di Balikpapan, jika dilaksanakan dengan baik.
“Kami berharap program ini bisa berjalan efektif dan benar-benar bermanfaat bagi anak-anak di Balikpapan, terutama dalam upaya menanggulangi masalah gizi buruk,” tutup Gasali.
(Yud/ADV/DPRD Balikpapan)