Banjir Kian Parah, DPRD Desak Penertiban Pembangunan Ilegal di Balikpapan

Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Banjir yang semakin sering melanda wilayah Balikpapan kini mendapat sorotan serius dari DPRD. Menurut Syarifuddin Oddang, anggota Komisi III DPRD Balikpapan, penyebab utama banjir adalah infrastruktur yang tidak memadai, terutama sistem drainase yang tersumbat akibat sisa material dari proyek pembangunan ilegal. Oddang menekankan bahwa banyak proyek konstruksi yang dilakukan tanpa izin telah memperparah kondisi lingkungan, karena lahan yang terus dikerjakan tanpa perencanaan matang tidak mampu menyerap air hujan dengan baik.

Ia menjelaskan bahwa setiap kali hujan deras, air yang seharusnya mengalir lancar menjadi terhambat dan menggenang di berbagai titik, sehingga menyebabkan banjir yang merugikan warga. “Pembangunan tanpa izin ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menambah penderitaan warga. Drainase yang tersumbat membuat air tidak bisa mengalir dengan lancar, dan lalu lintas terganggu. Ini dampak dari kurangnya pengawasan serta perencanaan yang tidak matang,” ujar Oddang, Jumat (31/1/2024).

Oddang juga menyoroti lemahnya pengawasan dari pihak RT dan kelurahan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengontrol setiap kegiatan pembangunan. Menurutnya, pengawasan yang tidak konsisten di level dasar menyebabkan banyak pelanggaran tidak terdeteksi sejak awal. Kondisi ini memungkinkan proyek ilegal terus berjalan tanpa hambatan, yang pada akhirnya berdampak langsung pada sistem drainase dan tata ruang kota.

Ia mendesak agar pemerintah segera meningkatkan koordinasi antar instansi terkait—mulai dari kelurahan, DLH, hingga aparat penegak hukum—untuk menertibkan pembangunan ilegal dan mengembalikan kondisi infrastruktur kota ke kondisi semula. Oddang menilai, jika langkah-langkah pengawasan dan penertiban dilakukan secara serius, maka banjir yang sering terjadi dapat diminimalkan, sehingga beban penderitaan warga dapat berkurang.

DPRD Balikpapan berharap agar sinergi antara pemerintah dan masyarakat semakin kuat, sehingga setiap kegiatan pembangunan dapat dipantau dengan lebih efektif dan berorientasi pada kelestarian lingkungan. Partisipasi aktif warga dalam melaporkan kegiatan mencurigakan juga sangat diharapkan untuk mendukung penegakan hukum yang tegas. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Balikpapan dapat segera terbebas dari permasalahan banjir yang kian meresahkan masyarakat. (Yud/ADV/DPRD Balikpapan)