Kelangkaan LPG 3 Kg Masih Berlanjut, DPRD Balikpapan Desak Evaluasi Total Distribusi

Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Kelangkaan gas LPG 3 kg kembali menjadi sorotan DPRD Kota Balikpapan. Wakil Ketua DPRD, Budiono, menilai bahwa distribusi LPG bersubsidi selama ini masih banyak kebocoran, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan kesulitan mendapatkannya.

Menurut data yang ada, kebutuhan gas melon di Balikpapan mencapai 30 ribu metrik ton, namun realisasi distribusi dari Pertamina hanya 19 ribu metrik ton, menyebabkan kekurangan sebesar 11 ribu metrik ton. Hal ini membuat harga di tingkat pengecer semakin mahal dan masyarakat kesulitan memperoleh LPG bersubsidi.

“Pertamina Patra Niaga kemarin sudah menggelar operasi pasar di setiap kecamatan, dengan jumlah gas yang disalurkan lebih dari 10 ribu metrik ton. Artinya, sebenarnya sudah tercukupi, tetapi masalahnya ada pada pengawasan distribusinya,” ujar Budiono, Jumat (24/1/2025).

Budiono menegaskan bahwa LPG 3 kg adalah barang subsidi yang harus tepat sasaran. Ia mengingatkan masyarakat yang mampu agar tidak membeli gas bersubsidi, sehingga jatah yang ada bisa dimanfaatkan oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

Selain itu, ia meminta agar pemerintah dan Pertamina lebih tegas dalam mengawasi agen dan pangkalan, sehingga tidak ada kebocoran distribusi ke pihak yang tidak berhak.

“Pertamina harus lebih aktif dalam mengawasi pangkalan-pangkalan atau agen-agen distribusi. Jangan sampai gas LPG 3 kg jatuh ke tangan yang salah. Kalau bukan pangkalan resmi yang menjual, itu melanggar aturan. Pertamina harus tegas bertindak,” jelasnya.

Budiono juga menyoroti adanya penjualan LPG 3 kg di warung-warung dan pengecer ilegal, yang seharusnya tidak terjadi. Ia meminta agar pangkalan yang terbukti menjual ke pihak lain diberi sanksi tegas, termasuk pencabutan izin usaha.

“Distribusi harus berhenti di pangkalan saja. Tidak boleh lagi masuk ke warung-warung yang tidak memiliki izin sebagai pangkalan. Pangkalan yang melanggar aturan dengan mendistribusikan gas ke tempat tidak resmi harus diberikan sanksi tegas, bahkan izinnya dicabut jika diperlukan,” tambahnya.

Untuk mengatasi persoalan ini, Budiono menekankan dua langkah utama yang harus segera dilakukan:

1. Penambahan kuota LPG 3 kg menjadi 30 ribu metrik ton sesuai dengan kebutuhan masyarakat Balikpapan.
2. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi, termasuk pengawasan ketat di setiap tingkatan agar gas bersubsidi tidak bocor ke pihak yang tidak berhak.

“Dua hal itu yang harus ditegakkan agar permasalahan ini tidak terus berulang,” tutupnya.

Dengan desakan dari DPRD, masyarakat berharap agar distribusi LPG 3 kg dapat lebih tertata dengan baik dan kelangkaan yang selama ini terjadi bisa segera teratasi.

(Yud/ADV/DPRD Balikpapan)