Sidang MK Pilkada Kaltim: Tim Rudy-Seno Bantah Tuduhan Kecurangan

Sambaranews.com, JAKARTA – Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur 2024 kembali memanas di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor perkara 262/PHPU.GUB-XXIII/2025. Sidang yang digelar pada Selasa (21/1/2025) menghadirkan tim hukum dari pasangan calon (Paslon) Rudy-Seno, Isran-Hadi sebagai pemohon, serta KPU dan Bawaslu sebagai pihak terkait.

Dalam sidang ini, tim hukum Rudy-Seno yang dipimpin oleh Agus Amri membantah seluruh tuduhan yang diajukan oleh kuasa hukum Isran-Hadi, Refly Harun. Tuduhan tersebut mencakup empat poin utama, yaitu kartel politik, politik uang, keterlibatan aparat pemerintah, dan keberpihakan penyelenggara pemilu. Agus menyebut tuduhan ini tidak berdasar, lemah secara hukum, dan hanya berupa asumsi tanpa bukti konkret.

“Kami telah membantah semua tuduhan ini dengan menyampaikan 65 alat bukti yang valid dan relevan. Tidak ada kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pilkada Kaltim 2024,” tegas Agus Amri dalam sidang.

KPU, sebagai pihak Termohon, menilai bahwa permohonan Isran-Hadi keluar dari konteks perselisihan hasil pemilu. Ketua tim KPU menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran atau manipulasi yang memengaruhi hasil Pilkada.

Bawaslu juga menyampaikan hal serupa, menegaskan bahwa seluruh proses pemilu berlangsung transparan dan sesuai aturan. “Tidak ada bukti kuat yang menunjukkan kecurangan terstruktur maupun keberpihakan penyelenggara pemilu,” ungkap perwakilan Bawaslu.

Agus Amri juga menyoroti posisi pasangan Rudy-Seno sebagai penantang baru dalam Pilkada, sehingga klaim kecurangan yang melibatkan aparat pemerintah lebih logis jika diarahkan kepada petahana. “Sebagai paslon baru, Rudy-Seno justru harus berjuang keras untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Tuduhan semacam ini tidak logis,” tambahnya.

Ia optimistis bahwa Mahkamah Konstitusi akan memutuskan hasil pemilu sesuai fakta dan bukti yang ada.

Mahkamah Konstitusi dijadwalkan memeriksa lebih lanjut alat bukti, keterangan saksi, dan pembelaan dari seluruh pihak. Putusan final atas perkara ini direncanakan pada 11-13 Februari 2025.

“Kami percaya bahwa keadilan akan ditegakkan, dan hasil Pilkada yang memenangkan Rudy-Seno akan sah secara hukum,” tutup Agus Amri.

Dengan berlangsungnya sidang ini, pasangan Rudy-Seno berharap dapat segera melanjutkan rencana pembangunan Kalimantan Timur tanpa gangguan. “Kemenangan ini adalah cerminan dari aspirasi masyarakat yang ingin perubahan,” ujar salah satu anggota tim sukses Rudy-Seno.