
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara, Arianto . *(ist)
Sambaranews.com, KUTAI KARTANEGARA – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kini diharapkan menjadi mitra strategis dalam mendukung ketahanan pangan di daerah tersebut. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menegaskan bahwa BUMDes memiliki peran penting dalam pelaksanaan program pemerintah, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami sedang mengoordinasikan mekanisme pelaksanaan agar potensi besar BUMDes di Kukar dapat dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Arianto, Sabtu (18/1/2025).
Program MBG bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus memperkuat ketahanan pangan dengan memanfaatkan hasil produksi petani lokal sebagai bahan baku utama.
Arianto menjelaskan bahwa pelibatan BUMDes dalam program ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan bahan pangan bergizi, tetapi juga untuk menggerakkan ekonomi lokal di desa. Hal ini selaras dengan arahan pemerintah pusat yang mewajibkan alokasi 20 persen Dana Desa (DD) untuk mendukung ketahanan pangan.
“Setiap desa memiliki potensi unik. Melalui BUMDes, kami ingin memastikan desa-desa ini berperan aktif tidak hanya sebagai penyedia pangan, tetapi juga sebagai pendorong ekonomi lokal yang berkelanjutan,” terangnya.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan BUMDes, program MBG diharapkan dapat menjadi solusi strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan desa.
Meski potensi BUMDes dalam program MBG sangat besar, Arianto mengakui bahwa implementasi program ini tidak tanpa tantangan. Salah satu kendala utama adalah perencanaan desa yang telah selesai disusun pada akhir 2024, sehingga sulit untuk memasukkan program MBG dalam rencana awal tahun 2025.
“Kami sedang mencari solusi, termasuk melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau penyesuaian mekanisme yang diatur pemerintah pusat,” ungkapnya.
Selain itu, kesiapan sumber daya manusia di tingkat desa juga menjadi perhatian utama. Untuk memastikan keberhasilan program, DPMD Kukar akan memberikan pendampingan kepada BUMDes agar dapat mengelola program ini dengan baik.
Program MBG tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat desa sebagai penerima manfaat langsung, tetapi juga bagi petani lokal sebagai penyedia bahan baku. Dengan melibatkan hasil produksi petani lokal, program ini diharapkan dapat memberikan keuntungan ekonomi berlipat ganda bagi masyarakat desa.
“Melalui BUMDes, kami ingin menciptakan ekosistem ekonomi yang saling mendukung, mulai dari petani hingga masyarakat luas. Dengan begitu, desa-desa di Kukar dapat menjadi motor penggerak ketahanan pangan sekaligus perekonomian daerah,” kata Arianto.
Arianto berharap, desa-desa di Kukar dapat merespons positif inisiatif ini dan memaksimalkan potensi lokal mereka untuk mendukung keberhasilan program. Dengan BUMDes sebagai ujung tombak, dia optimis bahwa program MBG dapat menjadi contoh nyata keberhasilan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor lokal.
“Melalui BUMDes, desa tidak hanya sekadar menjadi penyedia bahan pangan, tetapi juga menjadi pusat inovasi dan penggerak ekonomi lokal yang berdampak luas,” pungkasnya.